Lahan Garapan Warga Terancam Dicaplok Perusahaan

Zulfiqar Foto:Analisa

Zulfiqar Foto:Analisa
Zulfiqar Foto:Analisa

Kualasimpang, (Acehportal) - Lahan garapan masyarakat seluas 83 hektare di Desa Rimba Sawang, Keca­matan Tenggulun, Aceh Tamiang, terancam dicaplok perusahaan perke­bunan untuk dimasukkan ke dalam hak guna usaha (HGU). Bahkan, pihak perusahaan dikabarkan sudah menda­tangkan petugas pengukur tanah dari Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh untuk mengukur areal tersebut.

Sejak dua tahun terakhir masyarakat setempat telah menggarap lahan terse­but dengan menanami palawija, tana­man hortikultura, dan karet sebagai sum­ber nafkah. Namun, tiba-tiba perusahaan perkebunan PT SJSM akan mengambil areal tak bertuan tersebut.

Demikian diungkapkan Camat Tenggulun, Zulfiqar kepada Analisa di Karang Baru, Jumat (15/7).

Zulfiqar mengaku telah melapor­kan­nya kepada Bupati Aceh Tamiang dan berharap pemda setempat tidak memberi izin HGU kepada perusahaan tersebut karena areal itu tidak masuk dalam HGU.

Menurutnya, status lahan 83 hektare tersebut merupakan hutan bebas yang bisa dimanfaatkan masyarakat setem­pat untuk bercocok tanam untuk me­ningkatkan ekonomi pedesaan. Sejauh ini pihak perusahaan tidak peduli de­ngan lahan tersebut. Mereka baru akan menggarap setelah dua tahun masya­rakat menggarapnya lebih dulu.

“Ada asisten kebun perwakilan dari perusahaan ingin bertemu saya untuk membicarakan lahan tersebut, tapi pertemuan batal, lalu tiba-tiba mereka mengukur areal dan mengklaim lahan tersebut HGU mereka,” ungkapnya.

Merasa akan kecolongan, Zulfiqar langsung memerintahkan Datuk Peng­hulu Rimba Sawang segera membuat surat keterangan ditujukan kepada camat dan ditembuskan kepada Muspi­ka bahwa status tanah tersebut bukan HGU perusahaan melainkan hutan be­bas yang bisa digarap oleh masyarakat sekitar.

“Memang lokasinya di tengah-tengah HGU beberapa perusahaan perkebunan dan berbatasan dengan wilayah Sumatera Utara. Tapi, itu areal tak bertuan dan bisa digarap ma­syarakat Rimba Sawang karena masuk dalam peta desa itu,” terangnya.

Dia mengimbau BPN Aceh untuk tidak melepaskan lahan garapan ma­sya­rakat itu. Di sisi lain, sebagian dari lahan itu akan dicadangkan untuk tanah desa.

“Mayoritas masyarakat yang meng­garap lahan itu tidak memiliki pengha­silan pekerjaan lain. Rata-rata warga sangat miskin,” tukas Ulung, sapaan akrabnya.

Disebutkannya, ada sekitar 60-an ke­pala keluarga (KK) warga Rimba Sa­wang menggantungkan nasibnya dari bertani di lahan itu. Mereka membuka lahan berupa hutan itu menjadi kebun. Kini, tiba-tiba, PT SJSM akan me­ngam­bilnya.

Datuk Pengulu Rimba Sawang, Sa­yed Razali, membenarkan lahan itu diklaim sebagai HGU PT SJSM. Warga dan perangkat desa pun langsung protes dengan melaporkannya kepada Camat Tenggulun.

“Kami akan pertahankan lahan itu semampu kami karena lahan itu milik masyarakat, bukan HGU perkebunan dan mereka tidak memiliki bukti atas HGU yang diklaimnya tersebut,” te­gasnya.

Jika perusahaan tetap bersikukuh mengambil lahan garapan masyarakat itu, pihaknya tidak tinggal diam.

Menurut Razali, penduduk Rimba Sawang mencapai 506 KK. Selama ini, mereka menggarap lahan tersebut. Mereka termasuk dalam keluarga miskin yang tidak memiliki pengha­silan tetap sehingga wajar jika meman­faatkan lahan tidur tersebut.

“Kami berharap pemda bisa mem­per­juangkan hak rakyat kecil untuk menetapkan areal garapan ini menjadi milik desa yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat tidak mampu di desa ini,” pintanya. (Analisa)

Komentar

Loading...