Konversi Bank Aceh Syariah, DPR Aceh Usulkan Payung Hukum

Iskandar Usman Al-Farlaky@acehportal.com

Iskandar Usman Al-Farlaky@acehportal.com
Iskandar Usman Al-Farlaky@acehportal.com

Banda Aceh, (Acehportal) - Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menilai diperlukan adanya payung hukum khusus sebagai landasan pelaksanaan konversi (perubahan menyeluruh) Bank Aceh dari konvensional ke sistem syariah.

Hal ini diperlukan sebagai alat kontrol terhadap rencana maupun realisasi konversi Bank Aceh menja­di Bank Aceh Syariah, baik dari sisi waktu, proses, serta pengawasan konversi yang akan dilakukan. Ter­masuk pelibatan DPRA sebagai salah satu perwujudan prinsip check and balances dalam tatanan peme­rin­tahan.

“Dalam pandangan kami diper­lukan payung hukum khusus yang kemudian digunakan sebagai lan­dasan bagi pelaksanaan konversi Bank Aceh menjadi Bank Aceh Syariah,” ujar Anggota DPRA, Is­kandar Usman Ar-Farlaky dalam pe­mandangan umum anggota DPRA dari Fraksi Partai Aceh terhadap lima rancangan qanun termasuk

Rancangan Qanun Aceh tentang Pencabutan Atas Qanun Aceh No­mor 9 Tahun 2014  tentang Pemben­tukan Bank Aceh Syariah di Gedung DPRA, Rabu (29/6). Terlebih lagi, proses konversi tidak hanya cukup dilakukan melalui pembahasan di tingkat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).

Langkah besar ini juga harus dikonsultasikan kepada publik seba­gai­mana yang telah terjadi dalam perubahan bentuk hukum Perusa­haan Daerah (PD) BPR Mustaqim Su­kamakmur menjadi PT BPR Mustaqim Syariah, yang hanya dapat dilakukan dengan pelibatan DPRA.

Selanjutnya, terkait pemberlakuan sistem perbankan syariah yang nantinya diterapkan Bank Aceh agar benar-benar diimplementasikan sesuai dengan aturan syariat.

Untuk itu, Iskandar mengusulkan dilakukan kajian khusus terhadap perlu atau tidaknya pembentukan qanun baru atau perubahan dari qanun/peraturan daerah terdahulu yaitu Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 2 Tahun 1999 tanggal 2 Maret 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh.

Terkait pencabutan qanun seba­gaimana tertuang dalam Rancang­an Qanun Aceh tentang Pencabutan Atas Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Bank Aceh Syariah dengan cara dpisahkan dari induk (spin off) merupakan langkah tepat dalam rangka pelaksa­naan syariat Islam secara kaffah.  Disebut-sebut, qanun pencabutan me­rupakan salah satu syarat yang di­sampaikan oleh Otoritas Jasa Ke­uangan (OJK) dan Bank Indone­sia (BI).

“Konversi sepenuhnya Bank Aceh yang sebelumnya bersistem konvensional menjadi sepenuhnya ber­sistem syariah sebagai upaya me­wujudkan pengelolaan sistem per­ban­kan yang berlandaskan ekono­mi syariah sebagaimana didambakan ma­syarakat selama ini. Hal ini juga se­jalan dengan perkembangan eko­no­mi global dan regional membuat persaingan dalam bisnis perbankan semakin ketat,” terangnya.

Berdasarkan pemikiran tersebut, pihak DPRA juga perlu mem­per­tanyakan kesiapan terkait rencana launching Bank Aceh Syariah yang akan dilakukan pada 6 Agustus 2016.

“Saudara Gubernur Aceh perlu menjelaskan secara terbuka kepada publik, apakah dengan berbagai persiapan yang telah dilakukan selama ini, maka konversi Bank Aceh menjadi Bank Aceh Syariah telah mutlak memenuhi sebagaimana syarat yang ditentukan OJK? Jangan-jangan jadwal launching Bank Aceh Syariah tidak dapat terlaksana tepat waktu sebagaimana yang diumbar selama ini melalui media massa,” sebutnya.

Silakan paparkan ke publik, jangan-jangan setelah qanun itu dicabut melalui sidang paripurna DPRA, 17 syarat yang ditentukan malah belum kelar sama sekali. Maka, berita lauching Bank Aceh Syariah pada bulan Agustus ini sebagaimana digembar gembor di media massa pasti akan bergeser. “Dalam pidato gubernur tadi pagi saya tidak menemukan penjelasan tersebut,” jelasnya. (Analisa)

Komentar

Loading...