Soal Pembatalan Qanun, Ketua DPRA: Gubernur Harus Segera Minta Penjelasan

acehonline
acehonline

Banda Aceh, (Acehportal) - Ketua DPRA Tengku Muharuddin meminta Gubernur Zaini Abdullah segera melakukan komunikasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait pembatalan 65 buah qanun dari Aceh. Hal ini penting dilakukan agar masyarakat Aceh tahu penyebab dibatalkannya sejumlah regulasi itu.

“DPR Aceh memintah kepada Gubernur untuk mengklarifikasi kepada Pemerintah dalam hal ini Kemendagri. Kenapa qanun-qanun itu dibatalkan. Apa alasan-alasan pembatalan qanun tersebut? Ini harus jelas,”ujar Tgk Muharuddin di Banda Aceh, Selasa (28/06).

Dikatakannya, kalau dicermati dari qanun-qanun yang dibatalkan tersebut tidak hanya qanun yang disampaikan dalam paruh waktu satu tahun terakhir. Akan tetapi juga terdapat sejumlah qanun yang diterbitkan pada 2008 silam.

“Cara-cara pembatalan Qanun Aceh yang dipraktekkan Kemendagri ini jangan sampai terulang lagi ke depan. Dan jikapun (qanun) ingin dibatalkan harus lebih dulu dikonsultasikan dengan DPR Aceh dan Pemerintah Aceh,”katanya.

Sementara itu, Gubernur Aceh Zaini Abdullah mengatakan, Pemerintah Aceh akan mengambil sikap apabila Kemendagri telah mengeluarkan surat resmi soal penghapusan qanun tersebut.

“Kita tunggu surat resminya terlebih dahulu. Setelah itu baru kita kaji dan ambilsikap,”katanya.

Ia menyatakan, jika Pemerintah Aceh langsung mengambil sikap tanpa menunggu surat pemberitahuan secara resmi dari Kemendagri itu adalah tindakan yang salah. Karenanya masyarakat tak perlu gusar akan hal ini. Bila ada pemberitahuan resmi, Zaini berjanji akan segera menyelesaikannya. Bahkan sampai melapor langsung kepada Presiden RI Joko Widodo.

“Kekhusuan Aceh ini harus diperhatikan.Kalau ini tidak diselesaikan maka saya langsung akan bertindak dan bertemu atasan yaitu presiden,” ujarnya.

Hal senanda juga disampaikan Kepala Biro Hukum Setda Aceh, Edrian mengatakan keputusan pembatalan sejumlah qanun dari Aceh belum dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri. Tidak ada satupun surat resmi yang datang ke Aceh terkait pembatalan tersebut.

Sehingga informasi keliru terhadap pembatalan ini perlu diluruskan. Menurutnya, produk-produk hukum daerah yang lahir setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23/2014, memang dapat dibatalkan oleh Mendagri. Namun bagi daerah yang tidak terima akan keputusan tersebut, punya hak untuk mengajukan keberatan kepada Presiden.

"Sedangkan produk hukum yang lahir sebelum adanya UU Nomor 23/2014, proses pembatalanya mempunyai mekanisme lewat Kepres (Keputusan Presiden). Bagi Daerah yang keberatan, dapat mengajukan keberatannya ke Mahkamah Agung," ujar Edrian.

Ia menyatakan, dari 65 produk hukum yang dikabarkan mengalami pembatalan itu, sebagian memang ada yang lahir setelah adanya UU 23/2014. Dari 65 qanun itu, sebut Edrian lagi, 6 diantaranya merupakan produk hukum milik provinsi, sedangkan selebihnya merupakan milik sejumlah daerah.

"Jadi harus diklarifikasi dulu yang mana qanun-qanun yang lahir sebelum adanya UU 23 dan yang mana setelah adanya UU 23/2014. Yang lahir sebelum adanya UU itu, tidak bisa dibatalkan. Bila ingin dibatalkan harus ada Kepres atau dilakukan Judicial Review ke MA. Sebab (qanun) itukan sudah dianggap legal," katanya.(***)

Komentar

Loading...