APBN-P 2016 Disahkan Rp 2.082 Triliun

foto:MedanBisnis

foto:MedanBisnis
foto:MedanBisnis

Jakarta, (Acehportal) - Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2016 menjadi Undang-undang (UU). Pemerintah sudah bisa menjalankan APBN bernilai Rp 2.082 triliun tersebut.

Sidang dipimpin oleh Ketua Umum DPR Ade Komarudin. Dari pemerintah, hadir Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dan Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly. "Dengan demikian kita sepakati APBN P 2016," kata Ade sambil mengetok palu sidang di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (28/6).

Proses pengambilan keputusan tidak berlangsung mulus. Sejak dimulai pukul 11.00 WIB, hujan interupsi mewarnai jalannya sidang. Diawali dengan perdebatan pengesahan R-APBN P atau RUU pengampunan pajak yang dimulai lebih dulu.Inipun akhirnya ditutup dengan pengesahan RUU pengampunan pajak terlebih dahulu. Baru kemudian berlanjut kepada R-APBN P 2016.

Postur APBN-P 2016 adalah pendapatan negara dan hibah Rp 1.786,225 triliun, turun dari sebelumnya Rp 1.822,545 triliun.Pendapatan negara ini antara lain didapat dari penerimaan perpajakan yang nilainya Rp 1.539,166 triliun, turun dari sebelumnya Rp 1.546,664 triliun.

Ada juga penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 245,083 triliun, turun dari sebelumnya Rp 273,849 triliun. Ini akibat penurunan PNBP pada hasil sumber daya alam (SDA). Pemerintah juga menargetkan dividen BUMN tahun ini adalah Rp 34,164 triliun.

Lalu belanja negara Rp 2.082,948 triliun, turun dari sebelumnya Rp 2.095,724 triliun. Pemerintah memangkas belanja pemerintah pusat menjadi Rp 1.309,695 triliun, dari sebelumnya Rp 1.325,551 triliun. Sementara transfer ke daerah dan dana desa naik menjadi Rp 776,252 triliun, dari sebelumnya Rp 770,173 triliun.

Dari jumlah ini, muncul defisit Rp 296,723 triliun atau Rp 2,35% dari PDB. Defisit ini berubah dari sebelumnya Rp 273,178 triliun atau 2,15% dari PDB.

Untuk menutup defisit, pemerintah berencana menarik utang Rp 365,729 triliun di tahun ini. Dalam penarikan utang, pemerintah akan mengandalkan dalam bentuk Surat Utang Negara (SUN) . Besaran SUN (Neto) yang akan diterbitkan pemerintah tahun ini adalah Rp 364,866 triliun, naik dari APBN 2016 yang sebesar Rp 327,224 triliun.

Kemudian ada juga penarikan pinjaman dalam negeri sebesar Rp 3,389 triliun. Pemerintah berencana mengurangi utang luar negeri sebesar Rp 2,526 triliun dalam tahun ini.

Adapun sejumlah asumsi makro APBN-P 2016 pertumbuhan ekonomi turun dari 5,3% menjadi 5,2%, inflasi turun dari 4,7% menjadi 4%, nilai tukar menguat dari Rp 13.900/US$ menjadi Rp 13.500/US$, suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan tetap 5,5%.

Lalu harga minyak turun dari US$ 50/barel menjadi US$ 40/barel, lifting minyak turun dari 830.000 barel per hari menjadi 820.000 barel per hari, dan lifting gas turun dari 1,155 juta barel setara minyak per hari menjadi 1,150 juta barel setara minyak per hari.

Lifting minyak dan gas masih dipengaruhi oleh optimalisasi produksi Lapangan Banyu Urip Cepu, penurunan harga minyak mentah dunia yang menjadi kendala investasi eksplorasi migas, risiko penurunan akibat terdapat beberapa KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama) yang telah mengajukan penundaan produksi, serta rendahnya penyerapan gas domestik.

Subsidi Dipangkas

Pada kesempatan itu pemerintah dan DPR juga sepakat memangkas subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji sekira Rp 20,06 triliun dari Rp 63,692 triliun menjadi Rp 43,686 triliun pada APBN Perubahan (APBN-P) 2016.

Dalam data disebutkan untuk BBM, pemerintah memberikan subsidi kepada minyak tanah sebanyak 688.000 kiloliter (KL) dengan jumlah Rp 2,304 triliun, dan solar sebanyak 15,5 juta KL atau turun 500.000 KL dengan jumlah Rp 11,603 triliun.

Adapun volume elpiji yang disubsidi oleh pemerintah tahun ini adalah 6,25 miliar kg, turun dari sebelumnya 6,602 miliar kg atau Rp 25,197 triliun.

Sementara anggaran subsidi listrik justru naik dari Rp 38,387 triliun menjadi Rp 50,668 triliun, yang terdiri dari subsidi listrik tahun 2016 sebesar Rp 38,387 triliun dan kekurangan pembayaran subsidi listrik 2014 sebesar Rp 12,280 triliun. (MedanBisnis)

Komentar

Loading...