Kelola Dana Otsus, Aceh Masuk 10 Daerah Rawan Korupsi

Kejati Aceh Raja @Acehportal.com

Kejati Aceh Raja @Acehportal.com
Kejati Aceh Raja @Acehportal.com

Banda Aceh, (Acehportal) - Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh Raja Nafrizal menyatakan, bahwa Provinsi Aceh merupakan daerah Otonomi Khusus (Otsus) yang menerima anggaran yang cukup besar dari Pemerintah pusat, sehingga rawan terjadinya tindak pidana korupsi.

“Dengan besarnya dana otsus yang dikelola oleh Pemerintah Aceh itu berpotensi terjadinya indikasi korupsi dalam pengelolaan dana tersebut,”ungkap Raja disela-sela pelantikan dan pengambilan sumpah sejumlah pejabat dijajaran Kejaksaan Tinggi Aceh, Kamis (23/06/2016).

Menurut dia, KPK menempatkan Aceh sebagai daerah paling rawan terjadinya tindak pidana korupsi, karena banyak dana otsus yang dikelola Pemerintah Aceh tidak sesuai dengan yang diperuntuhkan.

Ia mengakui, pihak Kejaksaan melakukan berbagai upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di Aceh baik melalui upaya preventif maupun refresif.

Salah satunya, sebut Kejati Aceh ini, dengan membentuk T4D (Tim Pengawal Pembagunan Daerah) untuk mendampingi Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dalam melakukan pembangunan di Provinsi paling ujung barat Indonesia itu.

“Aceh mendapatkan anggaran yang khusus, kalau penelitian ICW Aceh ini masuk 10 besar rawan korupsi. Sehingga KPK menempatkan Aceh sebagai daerah rawan korupsi,”paparnya.

Selain Provinsi Aceh, ada 9 Provinsi lainya yang masuk daerah rawan terjadinya indikasi korupsi yakni Provinsi Papua, Riau, Banten, Sumatera Utara dan beberapa Provinsi lainnya. “Saya tidak tahu alasan KPK menetapkan 10 daerah tersebut Aceh sebagai daerah rawan korupsi, yang pasti mereka memiliki data,”pungkasnya.

“Kami selaku pihak Kejaksaan akan melakukan berbagai upaya untuk melakukan pencegahan terjadinya indikasi korupsi di Provinsi Aceh,”jelas Raja.

Sementara itu, terkait pelantikan sejumlah pejabat dijajaran Kejaksaan Tinggi Aceh, Raja berharap pejabat yang baru untuk menyelesaikan tugas-tugas dari pejabat lama dan membuat program-program yang lebih baik.

Adapun sejumlah pejabat yang dilantik masing-masing, Mansur sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh, Teuku Rahmadsyah sebagai Assiten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Aceh.

Selanjutnya, Jabal Nur sebagai kepala Kejaksaan Negeri Aceh Utara, Djamaluddin sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Simeulu,  Mochamad Jefry sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Bireun, Rohim sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Sabang, Effendi sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Pidie, Agung Ardyanto sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Gayo Lues dan Abdul Kahar Muzakkir sebagai Koordinator pada Kejaksaan Tinggi Aceh.(adi)

Komentar

Loading...