Mahasiswa Abdya Pertanyakan Kasus Korupsi Perontok Padi

Ilustrasi - @ANTARA

Ilustrasi - Korupsi @ANTARA
Ilustrasi - Korupsi @ANTARA

Blangpidie, (Acehportal) - Ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadyah (IMM) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) mempertanyakan kelanjutan pengusutan kasus dugaan korupsi pengadaan 100 unit alat perontok padi pada Dinas Pertanian dan Peternakan setempat.

"Kita mempertanyakan sejauh mana kelanjutan pengusutan kasus dugaan korupsi pengadaan alat perontok padi," kata Ketua IMM Abdya Immawan Masrian di Blangpidie, Senin.

Kata dia, kasus dugaan korupsi pengadaan 100 unit alat perontok padi jenis pedal threshel yang dilakukan oleh pihak Dinas Pertanian dan Peternakan Abdya selama ini sempat menjadi perhatian publik,  namun akhir-akhir ini proses kelanjutannya terkesan didiamkan.

"Kita minta aparat hukum jangan diam terkait pengusutan kasus pembelian mesin perontok padi sebesar Rp1 milar lebih bersumber dari Anggaran Otonomi Khusus tahun 2015. Karena, mesin perontok jenis pedel thershel tersebut tidak dapat dimanfaatkan oleh petani di pedesaan," katanya.

Lanjut dia, aparat penegak hukum baik polisi maupun kejaksaan harus lebih eksra dalam menindak setiap kasus yang beraroma merugikan uang negara. Apalagi, mesin perontok pengadaan Dinas Pertanian dan Peternakan tersebut tidak bisa dimanfaatkan oleh para petani.

"Kalau mesin itu tidak bisa dimanfaatkan, tentu uang negara yang telah dikeluarkan mencapai Rp1 miliar lebih itu rugi begitu saja dan cita-cita pemerintah pusat dalam meraih program swasembada pangan nasional tidak dapat terwujud. Ini perlu diusut tuntas," katanya.

Masrian merasa ada keanehan terhadap pengusutan mesin perontok padi tersebut, karena hingga saat ini proses kelanjutannya tidak diketahui publik dan pejabat pada Dinas Pertanian terkesan kebal hukum.

"Polisi dan jaksa harus mengusut sampai tuntas kasus dugaan korupsi itu, sebab upaya itulah yang bisa mempersempit ruang gerak dan mengurung niat praktek culas oleh oknum pejabat, sehingga negara ini bisa terbebas dari korupsi," ujar dia.

Jika pihak berwenang melakukan pengusutan sampai dengan tuntas, lanjut dia, tentu kepercayaan publik ataupun masyarakat terhadap aparat penegak hukum tidak akan menjadi pudar, karena mampu menyelamatkan uang negara dari tangan pejabat yang korup.

Apalagi, lanjut dia, sebelumnya kepala daerah telah mendorong aparat hukum untuk mengusut kasus pembelian 100 unit alat perontok padi pada dinas terkait supaya tidak menimbulkan rasa curiga dan tidak menghambat program swasembada pangan yang telah dicananangkan oleh pemerintah.

"Saya pikir, kasus ini hanya tergantung pada keseriusan aparat penegak hukum dalam mengusutnya. Karena, semakin cepat semakin baik, sehingga masyarakat tidak menaruh rasa curiga terhadap lembaga penegak hukum," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Abdya Maswadi melalui pesan singkatnya meminta wartawan untuk tidak memanas-manaskan lagi persoalan pengandaan 100 unit mesin perontok padi tersebut.

"Persoalan mesin perontok tolong konfirmasi sama Kasat Reskrim Polres Abdya, Miswanto, karena timnya sudah turun memeriksa langsung ke gudang dan sudah memeriksa dokumen kontrak. Tidak ada kerugian negara seperak pun dan pekerjaaannya sudah sesuai dengan spek dikontrak," katanya.(Antara)

Komentar

Loading...