Banleg DPR Aceh Selesaikan Raqan Pilkada Tahap Pertama

Iskandar Usman Al-farlaky @acehportal.com

Iskandar Usman Al-farlaky @acehportal.com
Iskandar Usman Al-farlaky @acehportal.com

Banda Aceh, (Acehportal) - Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPR Aceh, Iskandar Usman Al-Farakly menyatakan, dalam pembahasan Rancangan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota untuk tahap pertama sudah final.

“Untuk tahap pertama pembahasan qanun Pilkada ditingkat Badan Legislasi sudah diselesaikan, dan akan segera dibawa dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) sebelum dikonsultasikan ke Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri),”ujar Usman Al-Farakly, kepada wartawan usai rapat lanjutan rancangan qanun Pilkada, di DPR Aceh, Selasa (14/06/2016) di Banda Aceh.

Ia menjelaskan, bahwa dalam pembahasan qanun ini, Badan Legislasi DPR Aceh bersama Tim Pemerintah Aceh mengkaji kembali rancangan qanun Pilkada karena perubahannya mencapai 50 persen lebih, maka qanun lama akan dicabut dan dibuat qanun baru. “Karena dalam perundang-undangan setiap perubahan qanun itu yang presentasi mencapai lebih dari 50 persen maka itu harus dibuat baru. Nah, dalam pembahasan qanun sampai saat ini tahap pertama sudah final,”ungkapnya.

Dikatakannya, ada beberapa ketentuan yang dibahas dalam rapat lanjutan qanun tersebut yakni menyangkut sekali putaran pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. “Jadi kedepan siapa saja yang unggul satu suara dia sudah ditetapkan sebagai Kepala Daerah,”paparnya.

Kemudian ada satu ketentuan lagi jika terdapat dua pasangan calon maka kedua-duanya mendapatkan suara yang sama maka yang akan ditetapkan sebagai Kepala Daerah adalah yang memiliki suara yang merata di Kabupaten/kota. Kalau Bupati dan Walikota akan dilihat suara di tingkat Kecamatan.

Ketentuan lain dalam satu TPS paling banyak 800 orang yang memilih, jadi waktu yang diberikan mulai pukul 08.00 wib -16.00 Wib, dan diatur dengan penyandang cacat dengan menyediakan tempat untuk memilih, dan ketentuan lainnya.

Lebih lanjut, Iskandar juga menyebutkan, Qanun ini akan di bawa ke dalam RDPU sebelum dikonsultasi ke Kemendagri dan di Paripurnakan di DPR Aceh. “Kita harapkan dalam waktu dekat qanun ini akan segera disahkan,”katanya.

Jumlah pasal qanun nomor 5 tahun 2012 terdapat sebanyak 99 pasal. Dan diubah sebanyak 34 pasal, lima pasal dihapus, dan 14 pasal ditambah.(adv)

Komentar

Loading...