DPR Aceh Pantau dan Evaluasi Dana Otsus Lewat Pansus

foto:acehportal.com

foto:acehportal.com
foto:acehportal.com

Banda Aceh, (Acehportal) - Pengelolaan Dana Otsus belum berjalan baik sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Dana Otsus yang  40 persen pengelolaanya dilakukan oleh kabupaten/kota masih digunakan untuk kepentingan sesaat. Sehingga setelah delapan tahun Aceh menerima dana tersebut, belum ada satupun perubahan signifikan.

Tingkat kemiskinan di Aceh masih memprihatinkan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin mencapai 859 ribu orang atau 17,11 persen pada September 2015. Bertambah sebanyak delapan ribu orang, dari jumlah penduduk miskin pada Maret 2015 yaitu sebanyak 851 orang atau 17,08 persen. Begitu juga dengan masalah penggangguran, angkanya terus bertambah. Di segi kesehatan, kasus gizi buruk juga semakin menjadi. Kemudian pertumbuhan ekonomi Aceh juga melambat.

Kondisi tersebut harusnya tak terjadi bila melihat segi penerimaan anggaran untuk Aceh yang terus bertambah, termasuk dana otsus. Alokasinya hingga tahun kelima belas setara dengan 2% (dua persen) plafon Dana Alokasi Umum nasional. Sesuai dengan  pasal 183 UUPA, Dana Otonomi Khusus ditujukan untuk membiayai pembangunan terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan.

Guna mengembalikan tujuan itu, DPR Aceh kembali mengkaji pengunaan dana tersebut. Lembaga itu bahkan telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) Perubahan Qanun Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus.

Pansus Dana Otsus Migas ini diketaui langsung oleh Abdurahman Ahmad. Politisi yang juga ketua Fraksi Partai Gerindra/PKS ini mengatakan pansus dibentuk karena banyak temuan-temuan di lapangan. Dana Otsus, kata dia, belum dipakai untuk menstimulus masyarakat agar mandiri. Dana ini pada kenyataannya masih dipakai untuk membiayai pengadaan hal-hal yang kurang bermanfaat untuk keberlanjutan, seperti pembelian mobiler, mobil dinas, hingga pengadaan kulkas.

"Setelah kita melihat, mengevaluasi, dan juga hasil temuan kita di lapangan, juga hasil rapat kerja kita dengan DPRK, ternyata banyak temuan-temuan bahwa penggunaan dana otsus ini tidak sesuai harapan, belum nampak hasil yang signifikan," kata Abdurahman Ahmad, Kamis (09/06/2016) di Banda Aceh.

Harusnya, kata Abdurahaman, setelah delapan tahun penerimaan dana Otsus dan Migas, tingkat kemiskinan di Aceh sudah berkurang. Begitu juga dengan hal lain, seperti pengangguran akibat kurangnya lapangan kerja, permasalahan gizi buruk, pertumbuhan ekonomi yang melambat, bisa ditekan.

"Ini kelihatannya ada sesuatu yang kurang tepat dalam penanganannya. Seharusnya dengan dana bertambah, tingkat permasalahan atau angka-angak itu turun dia. Kita kenapa kemarin masyarakat kita miskin? karena uang kita terbatas untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat mengurangi angka kemiskinan. Nah, itu sebelum ada dana otsus. Namun sekarang, setelah ada dana otsus, kita sudah punya uang, ada uang untuk menuntaskan kemiskinan. Tapi ternyata angka-angka secara fakta yang kita lihat bahwa dia naik," ujarnya.

Oleh karenanya, kata dia, pembentukan Pansus Dana Otsus DPRA ini menjadi penting untuk mencari solusi atas persoalan yang sudah terjadi. DPR Aceh perlu mengevaluasi secara menyeluruh penggunaan dana otus dan dana tambahan bagi hasil migas yang telah kita transfer ke kabupaten/kota itu.

"Jadi dari pansus inilah nanti baru kita ketahui apa penyebanya. Disamping itu, kita juga ada kendala di provinsi ini, selama dana transfer ini dilakukan, selalu kita tidak pernah cukup dana pendidikan 20 persen sebagaimana yang ditur UU. Jadi porsi dana pendidikan 20 persen dalam APBA itu nggak pernah cukup," tuturnya.

Kekurangan dana itu dipicu oleh dana otsus yang 40 persnya ditransfer ke kabupaten/kota. Kementerian Dalam Negeri, kata dia, ketika mengevaluasi APBA selalu melihat adanya kekurangan dana pendidikan."Yang dilihat dari sejumlah program yang kita ajukan itu harus ada 20 persen dana pendidikan. Nah ini pasti nggak cukup karena sebagainya dana sudah kita transfer, 40 persen uang (sudah ditransfer). Sedangkan programnya itu ada di kabupaten/kota. Ini juga jadi kendala, masalah," ujarnya.

Sebab itu, tutur Abdurrahman, Pansus Dana Otsus ini akan berdiskusi serta mencari solusi atas permasalahan yang selama ini sudah terlanjur terjadi. Pengelolaan dan pemanfaatan dana Otsus harus sesuai dengan amanah UUPA.

"Jadi memang kita perlu adanya itikad baik dalam penggunaan dana otsus ini. Jadi ada good will dari pelaksana penyelenggara pemerintah ini agar tercapai sasaran dia," ujarnya.

Dana Otsus, kata dia, harus menstimulus mayarakat agar bisa mandiri. "Kita stimulus mayarakat melalui apba otsus ini agar mereka mandiri. Kita harus menciptakan usaha-usaha mandiri dari masyarakat itu sendiri. Dana inikan terbatas, terbatas masanya, tapi setelah selesai ini. Kita udah selesailah. Kalaupun kita tidak bisa mensejahterakan masyarakat Aceh 100 persen , minimal 60 persen orang Aceh sudah ada pekerjaan tetap," tutur Abdurahman Ahmad.(adv)

Komentar

Loading...