DJP Aceh Blokir 24 Rekening Penunggak Pajak

Kakanwil DJP Aceh @acehportal.com
Kakanwil DJP Aceh @acehportal.com

Banda Aceh, (Aceh Portal) - Dalam rangka mensukseskan tahun penegakan hukum di tahun 2016, Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Aceh, Kamis (7/4) mulai melakukan pemblokiran rekening penunggak pajak di wilayah provinsi itu.

Hal itu disampaikan Kepala kantor Kanwil DJP Aceh Aim Nursalim Saleh, dalam konferensi pers penagihan aktif melalui pemblokiran rekening penunggakan pajak se-kanwil DJP Aceh 2016, di Gedung B kantor DJP setempat, Kamis (7/4) di Banda Aceh.

Dikatakannya, pemblokiran serentak se-Aceh ini dilakukan pemblokiran serentak se-Aceh ini dilakukan di tujuh wilayah kerja KPP Pratama yakni KPP Prtama Banda Aceh, Lhoksemawe, Meulaboh, Langsa, Bireun, Tapaktuan, dan KPP Prtama Subulussalam.

“Pemblokiran rekening atas 24 wajib pajak yang sudah memiliki keputusan hukum tersebut dengan tunggakan pajak sebesar Rp33,6 miliar,”ungkapnya.

Ia menjelaskan, pemblokiran ini merupakan salah satu rangkaian tindakan penagihan aktif yang dilakukan DJP Aceh terhadap penunggak pajak yang membandel.

Menurut dia, seluruh rekening penunggak pajak yang berasal dari provinsi ujung paling barat Indonesia itu sudah memiliki kekuatan hukum sehingga yang bersangkutan harus segera melunasi. “Pemblokiran rekening wajib pajak ini baru level ringan, tapi jika tidak melunasi maka akan akan diberikan sanksi ke level lebih berat lagi,”pungkasnya.

"Kami memberi waktu kepada para penunggak pajak agar segera melunasi tunggakan tersebut dan apabila ada kesulitan silakan datang ke KKP terdekat,"tambahnya.

Pihaknya berharap seluruh wajib pajak dapat kooperatif dan pihaknya akan melakukan tindakan selanjutnya yakni penyitaan asset, jika tidak segera menyelesaikan tunggakan tersebut.

"Kita juga sudah bekerja sama dengan perbankan untuk mengejar harta yang lebih mudah dulu yakni dana yang dimiliki penunggak pajak di perbankan,"sebutnya.

Kanwil DJP Aceh berkomitmen untuk terus melakukan penegakan hukum di bidang penagihan pajak dengan dukungan dari Polda, Kejati sesuai dengan MoU Kemenkeu dengan Polri dan Kejaksaan Agung.(ro)

Komentar

Loading...