Dana Rp 11.000 Triliun akan Ditarik Pulang

foto Antara

foto Antara
foto Antara

Aceh Portal, Jakarta - Pemerintah terus mendorong agar Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty segera dibahas dan disahkan oleh DPR. RUU ini diharapkan mampu menarik dana warga Indonesia, yang selama ini diparkir di luar negeri.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, uang orang Indonesia yang terparkir di luar negeri jumlahnya cukup besar, sedikitnya bernilai Rp 11.000 triliun."Kalau ditanya, berapa target uang orang Indonesia yang bisa ditarik, saya nggak bicara target. Tapi saya bicara potensi. Potensinya lebih besar dari PDB (Produk Domestik Bruto). PDB kita sekarang Rp 11.400 triliun. Dari perhitungan kasar kami, potensinya lebih besar dari PDB kita," kata Bambang dalam diskusi di Hotel Pullman, Jakarta, Selasa (5/4).

Angka tersebut, kata Bambang, berasal dari akumulasi atau perhitungan harga kekayaan pengusaha-pengusaha kaya Indonesia yang sudah memarkir uangnya di luar negeri sejak tahun 1970-an. "Kok bisa lebih besar? Ini uang lama bukan uang baru yang kemarin diparkir. Ada yang sudah masuk dari tahun 1970. Ini malah data kita pakai cuma dari 20 tahun terakhir. Rupiah sudah terdepresiasi. Waktu itu dia simpan kan dalam bentuk hard currency. Kalau waktu itu dia simpan saat dolar masih Rp 2.000. Sekarang dolar sudah Rp 13.000. Nah tentu uang dia secara rupiah semakin besar," hitung Bambang.

Dia mengemukakan, sudah sekian lama banyak pengusaha besar di tanah air melarikan uangnya ke luar negeri, tujuannya adalah menghindari kewajiban pajak atas kekayaan mereka.

Terbukti, katanya, sejumlah negara yang menjadi tujuan favorit penempatan dana adalah negara-negara tax haven alias negara dengan tarif pajak rendah. "Peringkat pertama adalah British Virgin Island, kedua adalah Koch Island. Singapura ada di peringkat ketiga," sebut Bambang.

Lewat kebijakan tax amnesty ini, para orang kaya tidak perlu membayar denda pajak atas dana yang diparkirnya di luar negeri. Dengan demikian, diharapkan mereka bisa dengan sukarela menarik dananya kembali ke dalam negeri."Bagi saya pajak merupakan penerimaan negara yang penting. Tapi sebagai pelaku ekonomi makro, dan berdasarkan pandangan Pak Presiden (Presiden Joko Widodo), repatriasi (kembalinya uang di luar negeri ke dalam negeri) lebih penting dari penerimaan pajak," tukas dia.

Menurutnya, bila masuk ke dalam negeri, dana-dana tersebut bisa ditempatkan pada sistem keuangan perbankan nasional. Oleh perbankan, dana ini bisa dikelola dan disalurkan untuk mendanai program pembangunan infrastruktur yang selama ini sulit dilakukan lantaran kekurangan sumber dana segar.

Bambang mengatakan kesuksesan menggalang dana pengusaha dalam negeri yang sebelumnya terparkir di luar negeri bisa memperkuat perekonomian nasional. Langkah ini berhasil menyelamatkan Malaysia dari belenggu International Monetary Fund (IMF) saat krisis ekonomi 1998 silam. "Ketika terjadi krisis ekonomi tahun 1998, cadangan devisa turun drastis. Tiga negara jadi pasien IMF termasuk Indonesia. Pertanyaannya, Indonesia jadi pasien IMF, Thailand di Utara juga begitu, Malaysia yang di tengah-tengah tidak menjadi pasien IMF," katanya.

Keberhasilan Malaysia kala itu tak lepas dari peran Perdana Menteri Malaysia waktu itu, Mahatir Mohamad, yang berhasil membujuk para pengusaha kaya Malaysia menarik dananya yang selama ini diparkir di luar negeri."Waktu itu langsung masuk US$ 30 miliar-US$ 50 miliar dan membuat cadangan devisa Malaysia meningkat drastis dan mereka bisa mendeklarasikan tidak memerlukan IMF untuk menghadapi krisis," katanya.

Hal tersebut, harusnya bisa ditiru oleh Indonesia yang menurut Bambang, karakter pengusaha kaya di dua negara ini memiliki kemiripan."Pengusaha kaya Malaysia mirip dengan Indonesia zaman Orde Baru, yaitu pengusaha yang menjadi besar karena mendapat perlakuan khusus dari pemimpin negara berkuasa waktu itu. Sama dengan Indonesia, waktu itu harta orang kaya Malaysia itu juga diparkir di luar negeri," jelasnya.

Di Indonesia, kata Bambang, tax amnesty merupakan upaya pemerintah untuk membujuk para orang kaya ini agar mau menarik dananya ke dalam negeri. Tapi bagi sebagian orang, langkah ini dinilai tidak adil, karena orang yang melarikan uangnya ke luar negeri justru diberikan pengampunan pajak. Namun menurut Bambang, manfaat yang akan diterima negara akan lebih besar.

CEO PT Adaro Energy Tbk Garibaldi Thohir menyatakan setuju dengan adanya tax amnesty. Dia berharap kebijakan tersebut berlaku tahun ini karena sudah terlalu lama menjadi bahan pembicaraan."Ini kan sudah dibicarakan lama, memang kalau diharapkan tahun ini akan positif sekali untuk Indonesia. Karena saya yakin tentunya memberikan kontribusi penerimaan pajak yang cukup signfiikan," ujarnya.

Dia menyadari bahwa kebijakan ini memang perlu pembicaraan panjang, terutama bagi pemerintah dan DPR. Sehingga lamanya waktu pembahasan tidak masalah, selama sudah ada satu pandangan. "Kita percaya pemerintah, DPR dan wajib pajak paham bahwa ke depan adalah era keterbukaan untuk itu memang ada bagusnya tax amnesty ini diterbitkan sehingga semua lebih transparan," terangnya.

Dengan adanya pengampunan pajak, banyak keuntungan yang akan didapatkan negara.

Dana yang masuk bisa mengalir ke pasar keuangan, maupun sektor riil, tergantung dari masing-masing pemilik dana. "Menurut saya pasti pengusaha atau individu kayak kita tidak mungkin naruh uang di satu basket. Pasti di mana-mana. Makanya saya yakin kalau ada tax amnesty, semua transparan. Pelan-pelan pengusaha juga akan mendapat benefit lebih banyak," terangnya.

Sumber: Medan Bisnis

Komentar

Loading...