‘Leonardo DiCaprio Bisa Dianggap Musuh Negara’

Foto: Fanpage Leonardo Dicaprio
Foto: Fanpage Leonardo Dicaprio

Aceh Portal - Aktor Hollywood Leonardo DiCaprio mengunjungi Taman Nasional Gunung Leuser di Sumatera Utara, 26 Maret lalu. Peraih Oscar pada Academy Awards ke-88 sempat mengunggah berbagai aktivitasnya selama di Lauser ke instagram.

Pemeran Jack dalam film Titanic menjadi sorotan karena menulis dalam akunnya yang dirasa bisa merugikan Indonesia. Leonardo mengatakan perluasan perkebunan kelapa sawit dapat merusak hutan negara dan membahayakan satwa liar.

Dia juga menyatakan perambahan hutan untuk kelapa sawit mengancam populasi orang utan di Sumatera. "Seiring dengan berlanjutnya pembukaan hutan di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan kelapa sawit, maka nasib orang utan di Sumatera kian terdesak dan makin terancam," tulis DiCaprio.

Leonardo DiCaprio merupakan aktor sekaligus aktivis lingkungan yang gencar mengkampanyekan perubahan iklim. Melalui Leonardo DiCaprio Foundation, ia aktif mendukung kegiatan konservasi di seluruh dunia. Di Indonesia, yayasan ini membantu konservasi di Taman Nasional Bukit Tiga Puluh dan hutan Aceh.

Kepala Humas Direktorat Jenderal Imigrasi Heru Santoso menilai tulisan Leonardo itu bisa saja merugikan karena dianggap provokatif. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, bisa saja dilayangkan permohonan penangkalan.

Berikut wawancara lengkap merdeka.com dengan Heru, Minggu (3/4):

Bagaimana dengan tulisan Leonardo di media sosial, bisakah dia dilarang kembali ke Indonesia?

Dengan tulisan di instagram, kalau memang dianggap merugikan kita (bangsa) pihak yang dirugikan bisa ajukan permohonan penangkalan ke imigrasi. (Leonardo) sebagai orang asing tidak dikehendaki kedatangannya ke Indonesia karena merugikan.

Merugikannya seperti apa?

Leonardo dianggap provokatif melakukan hasutan. Itu dianggap tidak benar, diajukan polisi bahwa pernyataan tersebut mendiskriditkan, bisa saja dinilai sebagai musuh negara.

Kalau tidak salah LSM atau Menteri Kehutanan sudah berkomentar kenapa kenapa di Indonesia bukan Amazon yang dibicarakan.

Siapa saja yang bisa mengajukan penangkalan?

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, instansi yang bisa mengajukan penangkalan. Misalnya Kementerian Keuangan, TNI atau Polri, BNN, KPK. Kalau individu tidak bisa.

Apakah sudah ada yang mengajukan?

Sampai sejauh ini tidak ada yang merasa dirugikan.

Kalau secara izin apakah ada yang dilanggar?

Selama berada di Indonesia tak salahi izin keimigrasian.

Sumber: Merdeka.com

Komentar

Loading...