Kasus Sengketa Lahan, Pemkab Nagan Raya Dituding Tidak Berpihak ke Masyarakat

Aceh Portal-Masyarakat di dua Desa yakni Desa Cot Mee dan Desa Cot Rambong Kabupaten Nagan Raya temui Komisi I DPRA
Aceh Portal-Masyarakat di dua Desa yakni Desa Cot Mee dan Desa Cot Rambong Kabupaten Nagan Raya temui Komisi I DPRA

Aceh Portal - Banda Aceh

Masyarakat di dua Desa yakni Desa Cot Mee dan Desa Cot Rambong Kabupaten Nagan Raya menilai Bupati Nagan Raya telah berupaya menciptakan konflik baru di daerah itu.

Pasalnya, Bupati Nagan Raya T. Zulkarnaini telah mengeluarkan surat No.591/17/2016 yang mengizinkan perusahaan melakukan aktivitas di atas lahan sengketa antara perusahaan  PT Fajar Baizury and Brothers dengan masyarakat di Desa Cot Mee dan Desa Cot Rambong Kabupaten Nagan Raya.

Ketua Komisi I DPRA, Abdullah Saleh saat menerima kunjungan perwakilan masyarakat dari dua desa di Kantor DPRA, Rabu (30/3), menyatakan, dirinya sangat menyesalkan sikap Bupati Nagan Raya yang mengeluarkan kebijakan kontra produktif, sekali mengeluarkan surat menunda tidak boleh kerja namun belakangan mengeluarkan surat boleh kerja. "Inikan mengadu domba masyarakat dengan perusahaan bukan menyelesaikan masalah," katanya.

Abdullah Saleh mengatakan, mestinya Pemkab Nagan Raya bertanggung jawab menyelesaian sengketa ini, sehingga tidak terjadi konflik berkepanjangan. Di Satu sisi pihak Pemerintah Aceh saat ini sedang berupaya mencari solusi penyelesaian konflik masyarakat dengan perusahaan perkebunan itu, namun kenyataan pemerintah kabupaten sendiri tidak mendukung itu.

"Kami komisi I DPRA terus mendesak eksekutif Pemerintah Aceh untuk segera mengeluarkan status quo atas lahan sengketa, supaya dalam waktu penyelesaian selama tiga bulan ini tidak ada aktivitas di lahan tersebut," kata Abdullah Saleh .

Sejumlah perwakilan warga dari Desa Cot Mee dan Cot Rambong Nagan Raya mendatangi Komisi I DPRA, kedatangan masyarakat ini diterima langsung oleh Ketua Komisi I Abdullah Saleh.

Kepada Ketua Komisi I, warga melaporkan beberapa persoalan yang terjadi di lahan sengketa, diantaranya penangkapan empat orang warga Cot Mee oleh polisi atas tuduhan keterlibatan melakukan pembakaran barak milik perusahaan, kemudian warga juga melaporkan adanya aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan di atas lahan sengketa.

"Semenjak pertemuan di DPRA dengan pihak pemerintah Aceh juga hadir Polda Aceh, BPN Aceh dan perusahaan PT Fajar Baizury and Brothers, serta pemkab Nagan Raya, kami masyarakat sangat mematuhi kesepakatan hasil rapat itu, namun kejadian di lapangan malah perusahaan melakukan aktivitas atas dasar surat Bupati, selain itu juga ditangkapnya warga kami oleh pihak Polres Nagan Raya ," ujar Sekretaris Desa Cot mee Bustami kepada Komisi I.

Menurut Bustami, dalam pertemuan dengan berbagai pihak waktu lalu, disepakati selama tiga bulan tidak ada aktivitas di atas lahan sengketa, selain itu Wadireskrimum Polda Aceh dalam rapat itu menyatakan, akan menunda proses hukum sampai persoalan sengketa selesai.

"Tapi yang terjadi di lapangan berbeda, masyarakat kami ditahan, dan perusahaan terus menggarap lahan, kami tidak tahu mengadu kemana lagi karena pemerintah tidak ada yang berpihak kepada masyarakat lagi," terangnya.

Setelah mendatangi Komisi I DPRA, warga diarahkan menjumpai Asisten I Setda Aceh, Muzakkar A Gani. Kepada warga pejabat nomor empat di Pemerintahan Aceh ini malah mengaku belum melakukan langkah apapun terhadap penyelesaian sengketa ini. Padahal setelah pertemuan itu, yang berlangsung pada 15 Maret lalu, asisten I berjanji akan segera membentuk tim untuk menyelesaikan konflik sengketa lahan di dua desa tersebut.

Tidak puas dengan penyampaian Asisten I, masyarakat mengambil langkah mengadukan nasibnya ke salah satu Lembaga Bantuan Hukum di Banda Aceh, "Mudahan lembaga bantuan hukum bersedia membantu masyarakat di dua desa yang tertindas saat ini karena kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat," ujar masyarakat di dua desa itu. (ro)

Komentar

Loading...