PN Meulaboh Vonis Penggelap Pajak 2,3 Tahun Penjara

Ilustrasi (Okezone)
Ilustrasi (Okezone)

Aceh Portal - Meulaboh

Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Meulaboh, Kamis (10/03/2016) menjatuhkan vonis hukuman 2 tahun 3 bulan penjara dikurangi masa tahanan dan denda sebesar Rp3 miliar subsider 6 bulan kurungan atas perkara tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh terdakwa MA.

Dalam amar putusan majelis hakim tersebut, disebutkan semua unsur memberatkan terdakwa dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah terbukti.

Sebelumnya, MA selaku Direktur PT GMP dituntut JPU dengan pidana penjara 3 tahun 6 bulan dan denda Rp3 miliar subsider 1 tahun kurungan karena melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf c juncto Pasal 39 Ayat (1) huruf d juncto Pasal 39 Ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

Menurut majelis hakim, hal-hal yang memberatkan terdakwa adalah tidak mendukung program pemerintah dalam hal penerimaan negara, di mana atas perbuatannya mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp1,08 miliar. Sedangkan yang meringankan, terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, bersikap kooperatif dan berlaku sopan selama persidangan serta belum pernah dihukum.

Vonis yang dijatuhkan dirasa cukup karena telah memenuhi 2/3 dari tuntutan JPU. Ketua majelis hakim berpendapat vonis tersebut sudah adil, baik untuk terdakwa maupun negara.

Putusan PN Meulaboh ini merupakan kelanjutan dari Penyidikan Tindak Pidana Perpajakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Aceh yang telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Tinggi Aceh pada 8 Desember 2015 lalu.

Tidak Disetor

Modus operandi tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa MA selaku Direktur Utama PT. GMP, melakukan pemungutan PPN dari PT ASN dan PT PBS, namun tidak disetor ke kas negara dan juga tidak dilaporkan pada Surat Pemberitahuan (SPT)

Yakni PPN masa pajak Januari 2011 s/d Desember 2013, sehingga SPT Masa PPN yang telah disampaikan ke KPP Pratama Meulaboh menjadi tidak benar isinya. Selain itu, MA juga tidak melaporkan SPT PPN masa pajak Januari 2014 s/d Desember 2014

“Putusan ini merupakan buah kerja sama yang baik antara Kanwil DJP Aceh, Kejaksaan Tinggi Aceh, dan Kepolisian Daerah Aceh sebagai bentuk implementasi dari MoU Kemenkeu RI dengan Kejaksaan RI dan MoU Kemenkeu RI dengan Polri,” ujar Kepala Kanwil DJP Aceh, Aim Nursalim Saleh.

Menurutnya, Kanwil DJP Aceh akan terus melakukan upaya penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan terhadap Wajib Pajak yang “bandel”, terlebih Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mencanangkan 2016 ini sebagai “Tahun Penegakan Hukum”.

Masyarakat diminta untuk melaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) terdekat atau Kring Pajak 1500200 apabila menemukan adanya praktik korupsi, gratifikasi atau tindakan yang diduga dapat menyebabkan kerugian pada pendapatan negara, khususnya di bidang perpajakan.

DJP mengimbau Wajib Pajak untuk menghitung dan menyetorkan pajak terutang serta menyampaikan SPT dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. Apabila Wajib Pajak menemui kesulitan atau membutuhkan penjelasan lebih lanjut mengenai tata cara dan peraturan perpajakan, dapat segera menghubungi atau datang ke KPP/KP2KP terdekat.

Sumber: Analisadaily.com

Komentar

Loading...