Banggar Rekomendasikan Revitalisasi Buma Tak Masuk APBA

webBadan Anggaran DPR Aceh merekomendasikan agar program revitalisiasi Badan Usaha Milik Aceh (BUMA) tidak dianggarkanpendanaannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tahun 2016.

"Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh (PDPA) dan PD Geunap Mufakat telah diaudit oleh BPK RI serta telah dinyatakan kedua BUMA tersebut disarankan dan untuk ditetapkan sebagai perusahaan yang pailit," kata juru bicara Banggar DPR Aceh, Abdullah Saleh di Gedung Utama DPR Aceh, Banda Aceh, Jumat

Hal itu disampaikannya di sela-sela membaca pendapat Badan Anggaran DPR Aceh dan Pemandangan Umum Anggota DPR Aceh terhadap Nota Keuangan Tentang RAPBA 2016 dalam rapat paripurna 2 Masa Persidangan I DPR Aceh Tahun 2016.

Ia menjelaskan terdapat anggaran yang diperuntukan bagi revitalisasi BUMA dengan kegiatan antara lain pembuatan naskah akademik rancangan Qanun/peraturan daerah PDPA menjadi PT. PA, rancangan qanun pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), serta penyusunan laporan keuangan PD Geunap Mufakat dan PD Pembangunan Aceh.

Pihaknya juga meminta Pemerintah Aceh untuk mengevaluasi kelembagaan, personil dan pembiayaan Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (BP SPAMS).

Pihaknya menjelaskan dalam pembahasan dengan mitra kerja Biro Administrasi Pembangunan Setda Aceh terdapat pemberian tunjangan kepada BP SPAMS yang dipandang terlalu besar untuk membiayai tunjangan dan operasional kantor, namun output yang dihasilkan belum memberikan dampak yang sangat signifikan dalam pengelolaan air bersih.

"Pemerintah Aceh perlu mengevaluasi kelembagaan, personil, dan pembiayaan BP SPAMS sehingga tidak terjadi pemborosan anggaran," demikian juru bicara Banggar DPR Aceh.

Sumber: Antara

Komentar

Loading...