Ratusan Rumah Tak Layak Huni

Warga Aceh Utara berdiri di depan rumahnya yang tak layak huni. (Analisa/busairi)
Warga Aceh Utara berdiri di depan rumahnya yang tak layak huni. (Analisa/busairi)

Aceh Portal, Lhoksukon - Sebanyak 426 unit rumah di Kecamatan Cot Girek, Aceh Utara, dinilai tak layak huni. Camat Cot Girek mengaku telah mengirim data rumah tersebut kepada pemerintah kabupaten setempat agar ditindaklanjuti.

“Sebanyak 426 rumah tak layak huni tersebut tersebar di 24 desa di Cot Girek. Kami sudah mengirim data ke Bupati Aceh Utara, Muhammad Thaib, untuk ditindaklanjuti,” ujar Camat Cot Girek, Usman, kepada Analisa, Senin (25/1).

Disebutkannya, dari 426 rumah tersebut, baru empat unit rumah yang terealisasi bantuannya. Keempatnya ialah satu unit di Desa Beurandang Dayah dan satu unit di Desa Beurandang Asan. Sementara duanya lagi di Desa Seuneubok Baro yang masih dalam pendataan Baitul Mal Aceh Utara.

Dia mengharapkan keuchik (kepala desa) agar aktif melapor ke camat jika ada rumah yang tak layak huni supaya cepat ditindaklanjuti. “Jika ada rumah yang tak layak huni, segera lapor ke pihak kecamatan yang akan melaporkannya ke kabupaten,” katanya.

Secara terpisah, LSM Jaringan Aspirasi Rakyat Aceh (JARA) meminta Pemkab Aceh Utara agar tepat sasaran dalam menetapkan pembangunan rumah duafa. Menurut LSM ini, masih banyak rumah tak layak huni di kabupaten ini.

Ketua JARA, Iskandar, kepada Analisa, belum lama ini menyatakan, berdasarkan pantauan pihaknya di lapangan, banyak rumah yang mestinya dibangun untuk masyarakat miskin. Namun penerima di desa-desa hanya dari kalangan tertentu saja yang rumahnya masih layak huni.

“Bantuan tersebut seharusnya diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Pemerintah setempat seharusnya menyerahkan rumah bantuan tersebut kepada kecamatan sesuai dengan jumlah yang ditentukan,” ujarnya.

Dicontohkannya, sebagian penerima bantuan harus memiliki hubungan erat dengan partai tertentu baru bisa mendapatkan bantuan itu atau semacam balas jasa. Sehingga, banyak rakyat miskin tidak mendapatkan bantuan meskipun sebenarnya mereka berhak menerima bantuan tersebut.

“Jangan biarkan oknum-oknum tertentu yang menentukan penerima rumah bantuan. Akibatnya rumah bantuan itu tidak tepat sasaran. Masyarakat yang seharusnya layak menerima akan tetapi terabaikan,” pungkasnya.

Sumber: Analisa

Komentar

Loading...