Anggaran Dayah Minim, Ulama Protes

foto:santridayah.com
foto:santridayah.com

Banda Aceh - Sekretaris Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA) Tgk Bulqaini Tanjungan memprotes keras minimnya alokasi anggaran untuk dayah yang dialoka­sikan pemerintah melalui Badan Pem­binaan Pendidikan Dayah (BPPD) Provinsi Aceh.

Menurutnya, plot anggaran yang hanya Rp130 miliar itu sangat tidak memadai untuk mengurus dayah-dayah di Aceh dan sangat tidak sebanding dengan plot anggaran untuk lembaga pendidikan umum. “Minimnya alokasi anggaran untuk dayah ini menimbulkan kesan pemerintah jadi anti dayah,” ujar Bulqaini, Rabu (20/1).

Sementara itu, menurut Tu Bulqaini adanya titipan dana aspirasi anggota dewan jelas-jelas sangat tidak aspiratif mengingat penerima dana aspirasi ini hanya mereka yang memiliki jaringan atau relasi yang baik dengan para anggota dewan tertentu.

“Jadi alokasi dana aspirasi sangat tak pro dayah mengingat tidak semua dayah bisa menerima dana aspirasi, meskipun mereka layak menerima,” kata Pimpin­an Dayah Markas Al-Ishlah Al-Azizi­yah, Lueng Bata Banda Aceh ini.

Tu Bulqaini mengusulkan agar dibuatkan standar minimal alokasi ang­garan untuk dinas-dinas pemerintah, terma­suk untuk badan dayah. Sehingga jika pun kemudian ada titipan dana aspi­rasi dari dewan, maka alokasi anggaran yang standar sudah ada dan tidak ber­pe­nga­ruh pada kualitas layanan Peme­rin­tah Aceh terhadap dayah-dayah yang ada.

Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) seharusnya memiliki standar minimal alokasi angggaran untuk dinas-dinas, termasuk untuk Badan Pembina­an Pendidikan Dayah.

“Standar ini seharusya berlaku tanpa lobi. Jangan terus menerus begini, kalau ada proses lobi-lobi ditambahin, kalau tidak ada ya tidak ditambahin. Ini seperti kerjaan orang-orang yang tidak sekolah­an. Apa benar tim TAPA tidak pernah sekolah,” kata Tu Bulqaini.

Tu Bulqaini juga mengusulkan agar Badan Pembinaan Pendidikan Dayah dipindahkan ke komisi yang menangani tentang pendidikan, bukan komisi yang menangani persoalan agama seperti yang berjalan selama ini.

“Posisi badan dayah di komisi agama sangat merugikan dayah-dayah di Aceh mengingat dayah itu adalah lembaga yang menangani pendidikan. Meskipun menangani pendidikan agama, tapi dayah ini seharusnya ditempatkan di komisi pendidikan sehingga perhatian untuk eksistensinya dan alokasi anggar­an untuknya sama seperti lembaga pendi­dikan umum, “ ujarnya.

Penguasa Aceh hari ini harus ingat, dayah telah memberikan sumbangsih besar untuk negeri ini. Dari dulu sampai saat ini. “Coba pikirkan apa ada lem­baga pendidikan umum yang pro rak­yat miskin dan yatim, tidak ada. Hanya dayah yang selalu dekat dengan rakyat. Semiskin apa pun seorang anak Aceh tetap diterima menjalani pendidikan di dayah,” tandasnya.

Sumber : analisadaily.com

Komentar

Loading...