PAKAR : DPRA Segera Sahkan Qanun Pertanahan

foto: Aceh Portal
foto: Aceh Portal

Banda Aceh - AP

Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), didesak segera membahas dan mensahkan Qanun Pertanahan. Karena dinilai penting, akibat sering terjadinya persoalan sengketa tanah antara masyarakat miskin dengan perusahaan.

Pernyataan itu disampaikan puluhan massa dari Pusat Analisis Kajian dan Advokasi Rakyat (PAKAR) Aceh, saat melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPRA, Rabu (20/1/2016).

Koordinator Lapangan, Rahmat Rizki, mengatakan, selama ini konflik pertanahan sudah marak terjadi, banyak lahan-lahan masyarakat yang diserobot oleh perusahaan-perusahaan perkebunan. Sehingga, sudah seharusnya Aceh memiliki Qanun pertanahan.

“Kita ke sini ingin mempejuangkan aspirasi rakyat Aceh. Kita harapkan Qanun pertanahan Aceh, agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari, guna melahirkan produk hukum yang pasti, dan tegas serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat Aceh,” ujarnya.

PAKAR juga mendesak Gubernur Aceh, segera membentuk Badan Pertanahan Aceh (BPA), sesuai dengan amanah Keputusan Presiden (Keppres) No.23 Tahun 2014.

Ketua Komisi I DPRA Abdullah Saleh, yang menaggapi aspirasi pengunjukrasa, mengaku, pihaknya sudah pernah memperjuangkan hal itu semua, namun belum terlaksana. (ez)

Komentar

Loading...