Diduga Tak Miliki Izin, Polda Aceh Diminta Tutup Penambangan Ilegal di Liyang Pangi Agara

Lokasi pemecah batu (stone crusher) di Desa Liyang Pangi Kecamatan lawe, Alas Aceh Tenggara.(Foto: Hidayat)

Kutacane, Acehportal.com - Polda Aceh diminta untuk segera menertibkan aktivitas penambangan ilegal stone crusher (pemecah batu) di Desa Liyang Pangi Kecamatan Lawe Alas, Aceh Tenggara.

Ada aktivitas penambangan ilegal stone crusher (pemecah batu) di Kecamatan Lawe Alas dan pengambilan galian C di sungai Lawe Alas untuk diolah menjadi pasir membuat warga setempat resah dan kegiatan tersebut juga telah merusak lingkungan sekitar penambangan itu.

Untuk itu, perusahaan yang melakukan kegiatan tersebut harus segera ditindak dan ditertibkan karena telah merusak lingkungan dan diduga perusahaan tersebut tidak mengantongi izin untuk menambang di kawasan sungai tersebut.

"Kami menduga perusahaan itu tidak memiliki izin oprasi dari dinas terkait,"kata Ketua Lsm Gerakan Anti Korupsi Alas Generasi  (Gakak), Arapik Beruh kepada wartawan Aceh Bisnis di Kutacane Minggu (5/4/2020).

Ia juga mengatakan, aktivitas pertambangan, pengambilan material galian C dan pengolahan batu pecah serta aktivitas eksploitasi pertambangan marak terjadi di Aceh Tenggara.

Menurut dia, aktivitas penambangan ilegal di Kabupaten itu berjalan mulus, tanpa ada tindakan dari pihak penegak hukum setempat. Seperti kegiatan penambangan ilegal stone crusher (pemecah batu) dan galian C di Desa Liyang Pangi Kecamatan Lawe Alas tersebut.

Menurut dia, kegiatan stone crusher dan galian C berjalan secara tersembunyi. "Oleh karena itu, Ia meminta kepada pihak Polda Aceh untuk bisa menghentikan aktivitas eksploitasi pertambangan tersebut,"ungkap Arapik.

Berdasakan hasil investigasi yang dilakukan pihaknya kelokasi, hanya ada beberapa alat berat seperti eskavator, dan mesin pemecah batu. Bahkan, tidak ada plank nama Perusahaan dilokasi tersebut, sehingga kami menduga kegiatan tersebut ilegal.

Selain itu juga, mereka tidak mempunyai izin oprasi, seperti izin usaha pertambangan (IUP), izin lingkungan hidup, dan izin penjualan dan pengangkutan dari hasil aktivitas eksploitasi pertambangan.

Dikatakannya, adapun izin yang wajib dimiliki dalam kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan pasal 158 undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang, IUP, IPR, IUPK dan pasal 161 undang-undang nomor 4 tahun 2009, tentang izin khusus penjualan dan pengangkutan serta izin khusus pengelolaan pasal 36 PP nomor 23 tahun 2010 dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan PP nomor 27 tentang izin lingkungan.

Bukan hanya itu, sebut dia, undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara dalam pasal 158, setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR,dan IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, Pasal 40 ayat (3) Pasal 48, Pasal 67 ayat (1) pasal 74 ayat (1) ayat (5), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 10 miliar.

Terkait hal tersebut, kepala dinas perizinan dan pelayanan satu pintu Aceh Tenggara Edisah, melalui Kabid perizinan Dewi Sartika saat dikonfirmasi membenarkan, bahwa alat pemecah batu di desa Liyang Pangi Kecamatan Lawe Alas Aceh Tenggara, tidak memiliki izin.

"Kami dari dari kantor Pelayanan Pelayanan dan Perizinan Aceh Tenggara tidak perna mengeluarkan rekomendasi atas izin operasi stone crusher (pemecah batu,"kata Dewi. ()

Editor:Hafiz
Sumber:Acehbisnis.com
Rubrik:Hukum

Komentar

Loading...