Polda Aceh Diminta Usut Dugaan Korupsi Proyek Jembatan Pedesi-Lawe Alas

korupsi

Kutacane, Acehportal.com - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Gerakan Anti Korupsi Alas Generasi (GAKAG) Aceh Tenggara meminta pihak Polda Aceh untuk mengusut dugaan korupsi Pembangunan Jembatan Lawe Alas-Pedesi di Gampong Biak Moli, Kecamatan Bambel, Aceh Tenggara.

Hal itu dikatakan Ketua LSM Gakag Aceh Tenggara, Arafik Beruh kepada sejumlah awak media di Kantor PWI Kutacane Aceh Tenggara, Rabu (2/4/2020).

Ia mengungkapkan, pembangunan jembatan Pedesi-Lawe Alas Tahun 2019 yang menelan anggaran mencapai Rp.17,5 milyar itu, diduga pembagunannya tidak sesuai dengan volume pekerjaan dan terkesan dibuat asal jadi.

"Kami menduga pembagunan jembatan yang menghubungkan dua Kecamatan yaitu Kecamatan Bambel dan Lawe Alas itu tidak dikerjakan sesuai dengan volume pekerjaan," ungkap Arafik Beruh.

Menurutnya, pembagunan jembatan itu dikerjakan asal jadi dan tidak berkualitas serta volumenya tidak sesuai dengan kontrak kerja. Karena pekerjaan pembangunan oprit sisi timur jembatan itu pekerjaannya sudah dua kali dikerjakan.

Ia juga menjelaskan, jembatan Pedesi - Lawe Alas ini dibagun tahun 2016 lalu, dan kembali dilanjutkan di 2019 setelah lama terbengkalai.

"Tahap pertama pembagunan telah dikerjakan sepanjang 20 meter, dan tahap selanjutnya harus dikerjakan 30 meter. Namun, pihak rekanan hanya melanjutnya pembagunan sekitar 15 meter dan itu pun belum selesai dikerjakan,"jelas dia.

Sementara itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek pembangunan jembatan Jembatan Pedesi-Lawe Alas, Mustafa mengatakan, pekerjaan fisik dan realisasi dananya sudah selesai seratus persen.

"Adapun sejumlah item pekerjaan diantaranya pengadaan rangka baja jembatan sebanyak 338 ton, dengan anggaran Rp 12,5 milyar, pembangunan oprit sisi timur dengan panjang 50 meter, tinggi 4 meter lebar bawah 17 meter lebar atas 16 meter, menelan dana Rp1 milyar. Ongkos angkut 1,7 milyar dan pemasangan rangka tipe B satu spam sepanjang 60 meter dengan dana Rp 600.000.000.00," pungkas Mustapa.

Penulis:Redaksi
Rubrik:Hukum

Komentar

Loading...