WALHI Dorong Pemerintah Aceh Persiapkan Diri Hadapi Kondisi Darurat

M Nur Walhi Aceh

Banda Aceh, Acehportal.com - Situasi pandemik Covid-19 di Aceh satu minggu terakhir semakin mengkhawatirkan, ditandai dengan meninggalnya satu orang yang diduga positif Covid-19 dan mulai diberlakukannya jam malam mulai pukul 20.30 sampai pukul 05.30 WIB sejak tanggal 29 Maret 2020 sampai dengan 29 Mei 2020.

Selain itu, beredar informasi hoaks rekaman melalui WhatsApp yang menyatakan banyaknya TKI ilegal yang kembali ke kampung halamannya melalui jalur laut dan tak melaporkan diri ke aparatur gampong semakin meresahkan masyarakat.

Direktur WALHI Aceh, Muhammad Nur mengatakan, langkah yang diambil Pemerintah Aceh kalah cepat dibanding dengan kebijakan yang diambil oleh beberapa Bupati dan Walikota di Aceh yang telah terlebih dahulu membatasi mobilisasi penduduk di wilayahnya.

"Seharusnya Pemerintah Aceh belajar dari kesalahan Provinsi lain seperti Jawa Barat dan DKI Jakarta yang terlambat dalam mengantisipasi pademik Covid-19 hingga terjadi lonjakan kasus positif Covid-19," ujarnya Selasa (21/2/2020).

Ia menilai, masyarakat Aceh dibiarkan mempertaruhkan nyawanya dengan tetap membiarkan aktifitas di bandara dan terminal antar kota serta hilir mudik masuknya pendatang ke wilayah Aceh tanpa pengawasan.

Peningkatan jumlah pasien positif Covid-19 di Aceh pun dikhawatirkan akan semakin pesat apabila masih dihadapi dengan strategi standar.

Menyikapi lemahnya tata kelola respons Covid-19, komponen WALHI Aceh mendesak Pemerintah Aceh untuk segera mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Segera mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan penetapan status kedaruratan kesehatan masyarakat oleh pemerintah pusat, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018.

"Dimana, penetapan ini meletakkan otoritas tertinggi dalam upaya penanggulangan Covid-19 berada di otoritas kesehatan, bukan dalam wujud darurat sipil apalagi darurat militer," katanya.

2. Pelibatan Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) harus dilakukan dengan proporsional dan profesional, dalam jumlah terbatas dan bersifat perbantuan kepada otoritas kesehatan dalam menjalankan misi kemanusiaannya.

"Harus memastikan darurat kesehatan ini tidak dijalankan dengan represif seperti diperlihatkan beberapa negara lain, melainkan mengedepankan penyadaran publik yang menjamin keberlanjutan physical distancing," ungkap Nur.

3. Menyiapkan segala hal berkenaan dengan mitigasi dampak dari penetapan darurat kesehatan masyarakat, sebagaimana termaktub di dalam UU Nomor 6 Tahun 2018.

"Pemerintah Aceh harus segara mengambil langkah nyata untuk memastikan ketersediaan stok pangan dan dan kebutuhan pokok serta bantuan lainnya untuk kebutuhan hidup harian dan mempercepat persiapan dan bantuan lainnya untuk kebutuhan hidup sehari-hari terutama kepada kelompok rentan," lanjut dia.

4. Seiring dengan status kedaruratan kesehatan masyarakat tersebut, penentuan prioritas kerja pemerintah difokuskan pada pembenahan penanganan pelayanan kesehatan bagi mereka yang terdampak Covid-19, memastikan dan mendistribusikan secara proporsional persediaan alat pelindung diri, obat-obat-ini-berpotensi-melawan-virus-corona dan perlengkapan lainnya yang dibutuhkan.

5. Menjalankan sistem dan mekanisme informasi dan komunikasi publik lebih  transparan, tepat, cepat dan peka krisis dan dibarengi dengan tes masif yang valid metodenya, terpercaya hasilnya serta dijalankan secara efektif terutama kepada kelompok ODP dan kelompok rentan lainhya.

"WALHI Aceh juga mengajak seluruh komponen Masyarakat Sipil Aceh untuk terlibat aktif dalam penanganan pademik Covid-19 melalui penggalangan dana public yang akan digunakan untuk pemenuhan kebutuhan pangan kepada kelompok rentan dan masyarakat terdampak yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari akibat pademik Covid-19," tambahnya.

Penulis:Hafiz
Rubrik:Umum

Komentar

Loading...