GeRAK Aceh Barat Apresiasi Aparat Penegak Hukum Berantas Dugaan Illegal Mining dan Kawasan Hutan Lindung Ulu Masen

Kordinator GeRAK Aceh Barat, Edy Syahputra.

Meulaboh, Acehportal.Com- Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh Barat mendukung sepenuhnya dan memberikan apresiasi atas upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (kepolisian) dalam memberantas praktik Illegal Mining (penambangan tanpa izin) di sepanjang aliran Sungai Tutut, Aceh Barat.

Dari informasi yang mereka peroleh dilapangan, saat ini, pihak penegak hukum sedang melakukan operasi penangkapan terhadap pihak-pihak yang diduga telah melakukan praktek Illegal Mining di sepanjang aliran sungai Tutut.

Dari dokumentasi lapangan, sudah ada beberapa barang bukti, seperti ekskavator (beko) yang telah disita oleh aparat keamanan untuk diamankan.

"Tentu, kita (GeRAK Aceh Barat) meminta aparat penegak hukum (polisi) dan pihak terkait sesuai dengan kewenangan yang dimiliki untuk mengambil tindakan hukum terhadap dugaan maraknya aktifitas Illegal Mining berlokasi disepanjang aliran sungai Tutut, Aceh Barat, dan juga kawasan hutan lindung Ulu Masen, perbatasan Aceh Barat-Pidie," jelas Koordinator GeRAK, Edi Syahputra melalui rilisnya, Kamis (5/3/2020)

Paska penangkapan, kata Edi, pihaknya berharap ada titik kejelasan tentang penegakan hukum terhadap pihak yang diduga telah melanggar ketentuan hukum sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Pertambangan Mineral dan Batubara, apalagi bila mereka belum memiliki izin eksplorasi dan eksploitasi sesuai dengan UU tersebut.

Ia menjelaskan, harus ada kejelasan dari pihak penegak hukum akan operasi penertiban dugaan tambang emas ilegal, tidak hanya pekerja (alat berat) yang kemudian menjadi sasaran, tetapi jauh dari pada itu, kita berharap, lingkarannya yaitu dapat terbongkar siapa pemilik modal, hingga siapa pemasok minyak untuk operasional baiko yang dipakai oleh para penambang tersebut.

"Jangan-jangan minyak yang dipasok untuk alat berat baiko tersebut adalah minyak subsidi rakyat, jelas ini merupakan tindak kejahatan luar biasa yang terus berlansung," tegasnya.

Kemudian disisi lain, lanjutnya, yang menjadi sorotan berdasarkan infomasi yang didapatkan, disebut ada oknum dari pihak keamanan yang juga punya andil sehingga aktifitas tambang emas ilegal tersebut bisa sangat berlansung aman dan sangat lama.

Ini artinya, berbicara penegakan hukum, kami menduga bahwa hal ini sangat rawan untuk benar-benar tegak, dimana berdasarkan laporan tersebut, disebutkan bahwa diduga aparat keamanan turut punya andil, sehingga aktifitas tambang ilegal tersebut terus berlansung.

Kenapa kami menyebutkan hal seperti itu.karena Ini sangat aneh, Hasil laporan dan pantauan kita dilapangan, aktifitas Minning Ilegal itu telah berlansung sangat lama. Dan celakanya, aktifitas tersebut tidak jauh dari lokasi pos aparat kemananan atau penegak hukum dan bahkan aktifitas tersebut dapat dilihat secara lansung bila kita bepergian melintasi Kabupaten Aceh Barat menuju Kabupaten Pidie (Gempang) atau sebaliknya.

"Benar-benar aneh dan menurut dugaan kami seperti adanya unsur tutup mata atau main mata atas aktifitas yang jelas belum memiliki izin tersebut," tegasnya lagi.

Bukan tidak mungkin, diduga ada sejumlah setoran atau aliran uang yang diberikan kepada oknum aparat keamanan sehingga operasi tambang emas tersebut bisa berlansung sangat lama.

Menurutnya, Ada hal lain harus dibedah akan aktifitas Illegal Mining tersebut dan ini harus dibongkar oleh aparat penegak hukum dan melakukan publikasi secara terbuka ke publik.

Pertama. Siapa pemilik modal, kemudian aliran suplai minyak untuk alat berat (baiko) yang kemudian dioperasikan untuk aktifitas Illegal Mining tersebut.

Selain penindakan hukum yang tepat. Menurut hemat kami. Pemerintah di tingkat provinsi beserta dengan dinas yang membidani kewenangan tersebut. Tentunya perlu mengambil sikap atau langkah yang tepat, akurat, dan berkeadilan sebagaimana aturan yang berlaku.

Ada dampak negatife dan positif akan aktifitas tambang apalagi berada dalam aliran sungai. Pengaruh negatifnya yang sangat luas dan merugikan, salah satu dampak negatifenya adalah banjir bandang yang membawa berbagai material longsoran ke permukiman penduduk dan menyebabkan kerugian harta benda yang tidak ternilai jumlahnya.

"Hal ini perlu diwaspai oleh masyarakat di area tersebut, mengingat lokasinya berada dekat dengan permukiman penduduk.
Kita mengingatkan. Bahwa ekosistem sungai dapat berubah menuju ke kondisi lebih buruk oleh aktivitas manusia misalnya tidak tersedia aliran pemeliharaan sungai serta terjadi pengambilan bahan komoditas tambang yang tak terkendali,"harapnya.

Untuk itu, kita meminta Inspektur Tambang dan Dinas ESDM Provinsi untuk turun ke lokasi dan melakukan penindakkan. Sebab, aktifitas kegiatan tersebut memiliki dampak negatif yang sangat luas.

"Terutama di permukiman penduduk, bisa menimbulkan bencana alam dan tentunya yang menjadi korban adalah masyarakat sekitar area penambangan tersebut dan tentu tidak terkecuali kepada penegak hukum," pungkasnya.

Penulis:Dani
Editor:Hafiz
Rubrik:DaerahHukumNews

Komentar

Loading...