Ini Penyampaian Wali Nanggroe Tentang Aceh Kepada Panglima Angkatan Darat Thailand

Wali Nanggroe Aceh, T Malik Mahmud Al Haythar bersama Panglima Angkatan Darat (AD) Kerajaan Thailand General Apirat Kongsompong berkunjung ke Markas Kodam Iskandar Muda, Selasa (14/1/2020) di dampingi Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa.

BANDA ACEH, ACEHPORTAL.COM - Wali Nanggroe Aceh, T Malik Mahmud Al Haythar menyampaikan rasa bangganya sekaligus menghargai kunjungan yang dilakukan Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) dan Panglima Tentara Angkatan Darat Thailand beserta rombongan ke Aceh, Selasa (14/1/2020).

Dalam sambutan yang diberikan dikatakan, pasca Kemerdekaan Republik Indonesia, Aceh pernah bergolak selama 30 tahun hingga akhirnya disepakati perjanjian damai Helsinki antara GAM san Pemerintah Republik Indonesia pada 15 Agustus 2005 lalu.

Kesepakatan damai ini kemudian ditetapkan dalam sebuah Undang-undang, dimana UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh adalah wujud kekhususan dan keistimewaan Aceh yang salah satunya adalah dibentuknya Lembaga Wali Nanggroe yang dipimpin oleh Wali Nanggroe.

Wali Nanggroe itu sendiri, kata Malik Mahmud, berfungsi sebagai pemersatu rakyat Aceh, perekat perdamaian Aceh, meninggikan dinul Islam, mewujudkan kemakmuran rakyat, menegakkan keadilan dan mengembangkan peradaban dunia.

"Oleh karena itu, menjaga perdamaian dan ikut berpartisipasi dalam proses perdamaian dunia adalah salah satu tugas Lembaga Wali Nanggroe. Namun demikian, Lembaga Wali Nanggroe ini bukan lembaga politik dan pemerintahan," ujarnya di hadapan tamu undangan yang hadir.

Malik menjelaskan, perdamaian Aceh hingga hari ini menyisakan beberapa tugas yang belum terlaksana dan terealisasi. Akan tetapi, pihaknya optimis bahwa butir kesepakatan MoU Helsinky dapat terealisasi dalam waktu yang tak begitu lama.

"Kita menyadari keamanan dan kedamaian adalah pondasi awal untuk menuju kesejahteraan suatu bangsa, hal ini dapat diwujudkan bila adanya pemenuhan atas hak-hak dasar rakyat seperti hak hidup dan memperoleh pendidikan serta kesehatan yang layak, hak memperoleh lapangan kerja hingga hak beribadah menjalankan agama yang dianut," jelasnya.

Pemerintah, sambung Malik Mahmud, tentu saja harus bertindak sebagai regulator sekaligus menjamin keadilan dan kesejahteraan rakyatnya. Dengan demikian, perdamaian dapat terpelihara, sebab tak ada alasan rakyat untuk bertikai apabila tatanan kehidupan yang adil terjaga.

"Sebagai Wali Nanggroe Aceh, saya berharap kita dapat membangun kesadaran dan bekerjasama menanggulangi persoalan keamanan, desintregasi akibat ketimpangan ekonomi dan kesejahteraan serta peredaran narkoba," ungkapnya.

Dirinya pun berharap, model perjanjian damai Aceh dapat menjadi inspirasi bagi perdamaian regional bahkan bagi perdamaian dunia.

Dalam kegiatan kunjungan ini, hadir Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah bersama Ketua DPRA, Pangdam Iskandar Muda, Kapolda Aceh, Muzakir Manaf, Pimpinan DPRA serta sejumlah stakeholder lainnya.

Penulis:Hafiz
Rubrik:Headline

Komentar

Loading...