Tahun 2019, Sejumlah Penolakan Rakyat untuk Lindungi Lingkungan Terjadi di Aceh

Banda Aceh, Acehportal.com- Tahun 2019, sejumlah penolakan kegiatan yang berkaitan dengan kondisi lingkungan hidup dilakukan masyarakat untuk mempertahankan wilayah kelola dari ancaman investasi sumber daya alam.

Salah satu gerakan yang dilakukan rakyat adalah Gerakan Rakyat Tolak Tambang PT EMM. Dimana, WALHI Aceh bersama masyarakat Beutong Ateuh Banggalang menggugat BKPM RI atas penerbitan izin operasi produksi kepada PT Emas Mineral Murni (PT EMM) di Beutong Ateuh Banggalang.

"Proses gugatan ini sudah sampai tahapan kasasi, dimana upaya hukum tingkat pertama dan banding belum dikabulkan gugatan masyarakat. Disisi lain, advokasi tolak tambang PT EMM juga dilakukan secara nonlitigasi dengan mempengaruhi kebijakan pemerintah," kata Direktur Walhi Aceh, M Nur, Rabu (2/1/2020).

Ia menjelaskan, DPRA pun ikut mengambil peran dalam upaya ini dengan melaksanakan sidang paripurna khusus terkait persoalan PT EMM dan memutuskan izin PT EMM melanggar kewenangan Aceh, serta meminta kepada Pemerintah Aceh dengan melibatkan DPRA untuk melakukan upaya hukum terkait masalah tersebut.

"Lambatnya respon pemerintah Aceh dalam menindaklanjuti hasil paripurna memaksakan ribuan mahasiswa menduduki kantor gubernur selama tiga hari dan akhirnya 11 april 2019 Plt Gubernur Aceh menemui mahasiswa dan menyampaikan sikapnya, Plt Gubernur Aceh membentuk tim penyelesaikan sengketa PT EMM, namun tim ini tidak bekerja efektif," jelasnya.

Lalu, Pemerintah Aceh melakukan upaya hukum dengan Judisial Review ke Mahkamah Agung (MA) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Rangka Pelaksanaan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Namun, upaya hukum ini ditolak oleh MA.

"Gagal upaya hukum ini sudah diprediksi oleh tim penyelesaian kasus PT EMM, namun pemerintah Aceh tetap memilih upaya JR dalam memenuhi janji mahasiswa 11 April 2019. Seharusnya, terkait persoalan ini pemerintah Aceh melakukan gugatan lembaga negara atas perampasan kewenangan," katanya lagi.

Terkait persoalan PT EMM, menurut M Nur, sudah saatnya DPRA kembali bersikap untuk meminta pertanggungjawaban kepada Plt Gubernur Aceh terkait sejauh mana Pemerintah Aceh menindaklanjuti hasil paripurna.

"Karena belum selesainya persoalan PT EMM menjadi indikator kegagalan Plt Gubernur Aceh dalam mempertahankan kewenangan dan kekhususan Aceh," tegasnya.

Lalu, rakyat juga melakukan Gerakan Rakyat Tolak Tambang Gayo. Belajar pada pengalaman tolak tambang PT EMM, di tahun yang sama masyarakat Gayo juga membangun gerakan menolak tambang PT Linge Mineral Resource (PT LMR) yang saat ini sedang dalam proses penyusunan AMDAL.

Gerakan tolak tambang gayo juga melibatkan banyak pihak, mulai dari masyarakat terdampak, LSM, mahasiswa dan berbagai organisasi lainnya yang peduli terhadap keberlangsungan lingkungan di Gayo.

"Namun, sampai hari ini pemerintah Aceh belum memberikan sikap yang jelas terhadap tuntutan masyarakat," ungkapnya.

Selanjutnya, Gerakan Rakyat Tolak PT RPPI. Dimana, ratusan organisasi di Aceh bergabung dalam Gerakan Masyarakat Pase Peduli Air untuk menolak dan mendesak pencabutan IUPHHK - HTI PT RPPI dan menyelamatkan sumber air menjadi alasan utama masyarakat menolak pencabutan izin PT RPPI karena berdampak terhadap 3 daerah aliran sungai dan 572 ribu jiwa penduduk.

"Meskipun gelombang penolakan terus disuarakan, namun pemerintah Aceh belum memberikan sikap yang tegas dalam persoalan ini," kata Nur lagi. ()

Penulis:Hafiz
Rubrik:Umum

Komentar

Loading...