Kegiatan Ilegal Faktor Utama Kerusakan Lingkungan Hidup 2019 di Aceh

Banda Aceh, Acehportal.com- Sampai akhir Tahun 2019, kegiatan perambahan, ilegal logging, tambang emas ilegal, galian bebatuan dan tanah keruk ilegal, pencemaran limbah, investasi berbasis kawasan hutan (tambang dan proyek energi) dan ekspansi perkebunan, merupakan faktor penyebab kerusakan lingkungan hidup yang berdampak pada bencana ekologis di Aceh.

Hal ini dikatakan Direktur Eksekutif Walhi Aceh, Muhammad Nur saat konferensi pers catatan Walhi Aceh tahun 2019 di Banda Aceh, Rabu (2/1/2020) siang yang didampingi Kadiv Advokasi dan Kampanye, M Nasir.

"Pemerintah Aceh belum mampu menyelesaikan persoalan sengketa lahan antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit, Pemerintah Aceh tidak melanjutkan kebijakan moratorium tambang dan moratorium perkebunan sawit menjadi indikator Plt Gubernur Aceh tidak pro terhadap isu lingkungan hidup," ujarnya.

Selain itu, Pemerintah Aceh dinilai belum mampu menertibkan pertambangan emas ilegal di Aceh. Belum selesainya persoalan PT EMM menjadi indikator kegagalan Plt Gubernur Aceh dan DPRA dalam memperjuangkan aspirasi rakyat dan menjaga kewenangan serta kekhususan Aceh terkait pengelolaan Sumber Daya Alam di Aceh.

"Aceh merupakan daerah rawan bencana, untuk itu harus dikedepankan keseimbangan ekologi dalam setiap kebijakan pembangunan  sesuai fungsi ruang, daya tampung, daya dukung serta bentuk pembangunan disesuaikan ruang tanpa harus mengubah fungsi hutan," katanya.

"Masyarakat yang berada di lingkungan industri batubara, semen, PLTU dan pabrik kelapa sawit masih menyuarakan protes terkait persoalan pencemaran limbah," katanya lagi.

Ia juga mengatakan, kemenangan WALHI dalam gugatan izin PLTA Tampur harus menjadi pembelajaran penting bagi pemerintah Aceh untuk taat dan patuh terhadap ketentuan hukum dalam pengelolaan kawasan hutan Aceh.

Sampai tahun 2019, WALHI Aceh telah memfasilitasi terbitnya izin Hutan Desa seluas 28.203 ha di 4 kabupaten di Aceh yang terdampak langsung terhadap 7.877 jiwa yang dibantu KLHK.

"Revisi Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang RTRWA merupakan kebutuhan mendesak yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah Aceh," ungkapnya.

Berikut sejumlah catatan kecil Walhi Aceh lainnya tahun 2019:

Perluasan Wilayah Kelola Hutan Desa

Sampai akhir tahun 2019, WALHI Aceh juga telah memfasilitasi perluasan wilayah kelola rakyat dalam bentuk perhutanan sosial Hutan Desa (HD) dengan total luas 28.203 hektar yang tersebar di empat kabupaten yaitu Nagan Raya, Bener Meriah, Gayo Lues dan Aceh Selatan.

"Dari luas itu, setidaknya akan berdampak langsung terhadap 7.877 jiwa penduduk yang tersebar di sembilan desa. Perluasan wilayah kelola rakyat merupakan misi besar WALHI mengembalikan kedaulatan rakyat dalam mengelola sumber daya alam yang lestari," ungkapnya.

"WALHI Aceh tidak hanya fokus pada merebut tata kuasa, namun secara bertahap WALHI Aceh juga terus melakukan upaya-upaya yang akan mempercepat tata kelola dan tata produksi sehingga masyarakat dapat menerima manfaat dari Hutan Desa tersebut," ungkapnya lagi.

Bencana Ekologi

Sepanjang tahun 2019, WALHI Aceh mencatat 177 kali terjadi bencana ekologi dengan total kerugian mencapai 538,8 miliar dan masyarakat terdampak mencapai 12.255 jiwa.

Bencana kekeringan terjadi 4 kali, banjir 45 kali, erosi/longsor 31 kali, gempa bumi 10 kali, karhutla 23 kali, angin kencang 49 kali, abrasi 13 kali, dan pencemaran limbah 2 kali.

Kebijakan Pemerintah Aceh Yang Perlu Dikritisi

Tim penyelesaian sengketa PT EMM yang dibentuk melalui SK Plt. Gubernur Aceh No.180/821/2019 tanggal 15 April 2019 tidak berjalan sebagaimana diharapkan, sampai akhir 2019 tim tersebut tidak pernah mengunjungi lapangan dan duduk diskusi dengan masyarakat Beutong Ateuh Banggalang.

Upaya Judisial Review Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Rangka Pelaksanaan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ke Mahkamah Agung, hanya sebatas untuk menyenangkan hati mahasiswa (pendemo) karena upaya tersebut jauh hari sudah diprediksikan dan disampaikan kepada ketua tim oleh pengacara/ WALHI Aceh ditolak oleh Mahkamah Agung.

Pembentukan tim revisi Qanun RTRWA melalui SK 600/1010/2019 tidak berjalan maksimal, sampai akhir tahun 2019 tim tersebut belum juga membahas hal-hal yang substantif untuk menuju revisi RTRWA.

Pembatalan/penghentian kebijakan moratorium tambang dan moratorium izin penanaman modal perkebunan kelapa sawit menjadi tolak Plt. Gubernur Aceh tidak pro terhadap lingkungan dan membuka perluas perkebunan jenis sawit dan tambang. ()

Penulis:Hafiz
Rubrik:Umum

Komentar

Loading...