Hingga Akhir Tahun 2019, Kondisi Lingkungan Hidup Aceh Tak Berubah Signifikan

Banda Aceh, Acehportal.com- Kondisi lingkungan hidup Aceh sampai akhir tahun 2019 tidak ada perubahan yang signifikan. Dimana, banyak persoalan yang terjadi pada tahun sebelumnya tak mampu tertangani dan diselesaikan pada tahun 2019, sehingga terjadi bencana ekologi menjadi dampak dari semua kondisi tersebut.

Hal ini dikatakan Direktur Walhi Aceh, Muhammad Nur didampingi Kadiv Advokasi dan Kampanye Walhi Aceh, M Nasir saat konferensi pers catatan akhir tahun WALHI Aceh di Banda Aceh, Rabu (2/1/2020).

Nur mengatakan, kawasan hutan dan konservasi Aceh masih berada pada angka 3,5 juta hektar atau seluas 58,96 persen dari total luas daratan Aceh.

"Aceh masih memiliki 28 izin usaha pertambangan (IUP) dengan total luas area mencapai 62.112 hektar yang tersebar di delapan kabupaten/kota yaitu Aceh Besar, Pidie, Aceh Barat, Nagan Raya, Abdya, Aceh Selatan, Kota Subulussalam dan Aceh Tengah," ujarnya.

Dari delapan daerah itu, jelas Nur, Aceh Barat, Nagan Raya dan Aceh Tengah merupakan daerah dengan area IUP terluas di Aceh. Sedangkan pertambangan mineral bukan logam dan batuan (Galian C) berdasarkan data dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh, hingga tahun 2019 mencapai 252 IUP di seluruh Aceh.

"Jumlah izin terbanyak ada di Aceh Tamiang, Bireuen dan Aceh Besar dengan total izin eksporasi dan izin operasi produksi mencapai 116 izin," katanya.

Sementara untuk sektor perkebunan, Aceh memiliki luas perkebunan sebesar 1,1 juta hektar yang terdiri dari perkebunan rakyat sekitar 810 ribu hektar dan perkebunan besar sekitar 348 ribu hektar. Dari total luas tersebut, diketahui penggunaan lahan perkebunan didominasi oleh komoditas kelapa sawit.

"Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman industri mencapai 258.649 hektar. Penggunaan kawasan hutan untuk kebutuhan investasi sumber daya alam, pembangunan infrastruktur, pertambangan emas ilegal, ilegal logging, perambahan dan berbagai kegiatan ilegal lainnya mencapai 353.109 hektar," ungkapnya.

Selain itu, pertambangan emas ilegal tersebar di tujuh kabupaten di Aceh dengan luas areal mencapai 2,226,87 hektar yang melibatkan 5.677 tenaga kerja yang tersebar di 806 titik galian atau titik pengambilan emas ilegal di Aceh.

"Untuk sektor energi, berdasarkan rencana usaha penyediaan tenaga listrik tahun 2019, Aceh memiliki potensi energi mencapai 6.992 MW, potensi terbesar ada pada PLTA mencapai 4.025 MW," katanya lagi.

Catatan Walhi Aceh lainnya adalah terkait Kemenangan Lingkungan Atas Proyek Energi pada 11 Maret 2019. Dimana, WALHI Aceh Menggugat Gubernur Aceh atas penerbitan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 522.51/DPMPTSP/1499/IPPKH/2017 tentang Pemberian IPPKH dalam rangka pembangunan PLTA Tampur-I (443 MW) seluas 4.407 hektar atas nama PT Kamirzu di Gayo Lues, Aceh Tamiang dan Aceh Timur pada 9 Juni 2017.

"Salah satu alasan gugatan karena melampaui kewenangan dalam penerbitan izin, lokasi kegiatan berada pada zona gempa dan KEL, serta dianggap melanggar azas perundang-undangan," paparnya.

Dalam putusan, Pengadilan TUN Banda Aceh mengabulkan tuntutan WALHI dengan Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Aceh Nomor 522.51/DPMPTSP/1499/IPPKH/2017 tentang Pemberian IPPKH dalam rangka Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Tampur-I (443 MW) seluas lebih kurang 4.407 hektar atas nama PT Kamirzu di Gayo Lues, Aceh Tamiang dan Aceh Timur tanggal 9 Juni 2017 beserta perubahannya.

"Mewajibkan tergugat untuk mencabut objek sengketa beserta perubahannya, upaya hukum lanjutan saat ini masih pada tahapan banding di Pengadilan Tinggi TUN Medan," sambung M Nur. ()

Penulis:Hafiz
Rubrik:Umum

Komentar

Loading...