GeRAK, Kasus Pengadaan Bibit Pinang Perlu Kejelasan Hukum

Koordinator GeRAK Aceh Barat Edy Syahputra

Meulaboh, Acehportal.com- Berdasarkan catatan GeRAK Aceh Barat tercatat ada beberapa kasus korupsi, seperti kasus pengadaan bibit pinang betara tahun 2018 tersebut perlu adanya kejelasan hukum dari pihak terkait.

Demikian disampaikan Koordinator GeRAK Aceh Barat, Edy Syahputra melalui rilisnya, Selasa (31/12/2019).

Menurutnya, pengadaan bibit pinang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) perlu kejelasan hukum segera, apalagi kasus tersebut telah menyita perhatian publik.

Sebagaimana diketahui, pada Oktober 2019 lalu, Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Barat telah mengambil alih penyelidikan pengadaan bibit pinang betara tahun 2018 senilai Rp 2,8 miliar yang sebelumnya ditangani oleh Kepolisian Resor (Polres) Aceh Barat.

"Kasus ini perlu kejelasan hukum dan tindaklanjut terkait laporan masyarakat atau kasus tersebut kemudian mendapat atensi langsung dari pihak penegak hukum, baik kejaksaan dan kepolisian, jelas Edy.

Dalam penyelidikan kasus tersebut, sambung Edy, saat ini Seksi Pidana Khusus (Pidsus) telah memeriksa belasan saksi. Sementara Kepala Seksi Pidana Umum, Kejari Aceh Barat, Fakhrulrazi, mengatakan penyelidikan lanjutan dilakukan Kejari setempat setelah pihaknya melakukan koordinasi dengan Polres setempat.

Mengingat hal tersebut, Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh Barat mendorong Kepolisian serta Kejaksaan untuk terus menjalankan kewenangan dan fungsinya dalam penegakan hukum.

Disebutkan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan telah mengatur tugas dan wewenang Kejaksaan. Dalam Pasal 30, tugas dan wewenang disebutkan mempunyai tiga bidang. Seperti Pidana, Perdata dan Tata Usaha Negara, dan dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, untuk itu Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan tentang peningkatan kesadaran hukum bagi masyarakat.

Begitu juga dengan peranan kepolisian kata Edy, Merujuk kepada Pasal 2 UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, fungsinya adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

"Sesuai Pasal 3 menyebutkan Polri bertujuan mewujudkan tegaknya hukum. Tentunya, sesuai amanah Undang-undang, maka peran kepolisian dan kejaksaan dalam pemberantasan korupsi menjadi garda terdepan dalam menegakkan supremasi di Indonesia, dan secara khusus di Kabupaten Aceh Barat," tambahnya.

Disisi lain, GeRAK Aceh Barat juga memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada pihak kepolisian, terkhusus Polres Aceh Barat karena dalam satu tahun terakhir (2018) telah banyak mengungkapkan berbagai kasus tindak pidana, terutama dalam praktek pengungkapan tindak pidana korupsi atau rasuah. ()

Penulis:Dani/As
Rubrik:Daerah

Komentar

Loading...