MaTA: Rencana Pemerintah Aceh Membeli Pesawat Patut Ditolak

Banda Aceh, Acehportal.com - Rencana Pemerintah Aceh mengadakan empat unit pesawat N219 melalui PT Dirgantara Indonesia patut ditolak secara tegas, sehingga kebijakan anggaran Aceh tidak lagi salah kelola. Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) memberi catatan penting dalam merespon kebijakan tersebut.

Koordinator MaTA, Alfian mengatakan, pengadaan itu sama sekali tidak berkolerasi dengan kesejahteraan rakyat Aceh, tetapi hanya kebutuhan elit. Aceh pernah mengalami pengalaman buruk dan meruginya keuangan Aceh dalam kebijakan pengadaan pesawat sebelumnya.

"Pesawat Seulawah NAD, pesawat NAA di Aceh Utara dan pengadaan helikopter MI-2, pada saat itu narasi yang mereka bangun juga untuk kelancaran ekonomi rakyat dan memudahnya akses untuk daerah yang jauh. Faktanya, tidak jalan dan keuangan daerah habis dengan sia-sia," ujarnya Rabu (11/12/2019).

Selain itu, Pemerintah Aceh saat ini memiliki empat unit pesawat di hanggar Sultan Iskandar Muda (SIM) yang merupakan hibah dari YLI dan pada tahun 2018 Pemerintah Aceh mengalokasikan anggaran Rp 1,5 miliar untuk over houl tiga unit pesawat.

"Pertanyaannya, kenapa pesawat tersebut tidak difungsikan? Padahal kalau skema anggaran lebih hemat," cetus Alfian.

Kebijakan pengadaan pesawat tersebut, lanjutnya, wajib melalui proses persetujuan DPRA dan ini sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 33 Tahun 2019. MaTA juga meminta DPRA untuk menolak terhadap anggaran tersebut demi rasa keadilan terhadap rakyat Aceh saat ini.

"Rakyat Aceh memiliki harapan besar kepada DPRA untuk tidak menyetujui pengadaan pesawat tersebut dan apabila DPRA menyetujui, maka patut diduga pengadaan pesawat tersebut jelas hanya kebutuhan para elit politik dan kekuasaan," ungkapnya.

Pihaknya sangat khawatir apabila pengadaan pesawat tersebut jadi, maka skema pembiayaan dan perawatan anggarannya jelas membebani keuangan Aceh dan sangat berpengaruh terhadap pengalokasian terhadap anggaran publik.

MaTA pun mengajak semua masyarakat Aceh untuk bersatu dan menolak secara tegas terhadap pengadaan pesawat tersebut. Pemerintah Aceh, lanjut Alfian, baiknya fokus pada percepatan pemberatasan kemiskinan yang sudah sangat mendesak sekarang ini.

"MaTA mengingatkan kepada Pemerintah Aceh dan DPRA untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kebijkan dan apabila kebijakan koruptif, maka MaTA dan publik tidak dapat mentoleransikan," tambahnya.

Penulis:Hafiz
Rubrik:Headline

Komentar

Loading...