LKPK Minta Pemerintah Aceh Duduk Bersama Kodam IM Cari Solusi

images (5)

BANDA ACEH, ACEHPORTAL.COM - Terkait pemberitaan 19 Lahan Milik TNI dipakai untuk umum hingga sekarang. Selaku Keluarga Besar dan Ketua Dewan Pembina dan Penasehat Dewan Teritorial Provinsi Aceh Lembaga
Komunitas Pengawas Korupsi H.M.Yusuf Hasan menyarankan hendaknya Pemerintah Aceh harus segera mencari solusi agar duduk bersama dengan Kodam IM.

Karena, menurutnya banyak sektor riil dan infrastruktur yang harus dikembangkan di Aceh, Para pemangku kebijakan mestinya dapat berkoordinasi untuk mendapatkan solusinya.

Sementara itu, Brigjen TNI Achmad Daniel Chardin mendukung penuh Komando Daerah Iskandar Muda untuk mengambil langkah tegas, menertibkan seluruh lahan-lahan Milik TNI "bagaimana tidak setiap tahunnya ada temuan, dan itu saja temuannya."ujar Kasdam.

“Ya tentunya pihak TNI (Kodam IM) harus mengambil langkah tegas, melakukan penyegelan karena dari dulu hingga saat ini pihak terkait belum ada itikad baik. Bahkan sudah dua kali pihak Kodam IM menyurati Pemerintah Aceh dan Dispora tentang permasalahan Lahan-lahan TNI yang sengaja dipakai untuk fasilitas umum,” tegas Kasdam.

Bukan hanya itu, di dalam Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) itu tercatat sebagai milik TNI. “Ini kan sudah jelas, di Kementerian Keuangan itu tanah Kemenhan, Cq Mabes TNI, Cq Kodam IM. Dan setiap tahun ada temuan, dan itu saja temuannya, makanya sekarang kami mengambil langkah untuk menertibkan seluruh lahan-lahan itu,” tegas Kasdam lagi.

Orang nomor dua di Kodam IM itu menegaskan, bahwa pemerintah Aceh melalui Dispora Aceh tidak pernah meminta izin kepada Kodam IM untuk membangun Gedung KONI, padahal sudah jelas bahwa lahan tanah tersebut merupakan milik TNI, ungkap Brigjen TNI Achmad Daniel Chardin.

Penulis:rol/redaksi
Rubrik:News

Komentar

Loading...