Komisi VII DPRA Gelar RDPU Rancangan Qanun Aceh Tentang Hukum Keluarga

Ketua DPRA, Muhammad Sulaiman, SE, MSM bersama Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPRA membuka acara RDPU Terhadap Rancangan Qanun Aceh Tentang Hukum Keluarga pada hari Kamis (1/8) 10.00 WIB di Gedung Utama DPRA.

BANDA ACEH, ACEHPORTAL.COM – Komisi VII DPRA menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (Rdpu) Terhadap Rancangan Qanun Aceh Tentang Hukum Keluarga, pada (1/08/2019) di gedung utama DPRA.

RDPU tersebut dibuka langsung Ketua DPRA M Sulaiman SE, menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas kinerja Komisi VII DPRA yang diketuai oleh saudara H. Ghufran Zainal Abidin, MA, yang dibantu oleh beberapa Tenaga Ahli yang telah mampu menyelesaikan pembahasan Rancangan Qanun ini.

Ketua DPRA juga berterima kasih kepada Tim Pembahas Eksekutif, yang telah dengan instens membahas Rancangan Qanun ini. Demikian juga  terima kasih kami kepada unsur sekretariat DPRA yang telah memperlancar proses pembahasannya.

Menurut M Sulaiman, Aceh telah diberikan keistimewaan dalam penyelenggaraan Syariat Islam. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Lebih lanjut Sulaiman menjelaskan, masyarakat Aceh dalam mengatur, membina dan melaksanakan hubungan keluarga mempunyai karaktaristik tersendiri yang tidak dapat dipisahkan dengan Syariat Islam.

‘hukum-hukum yang berkaitan dengan kekeluargaan yang sudah ada dan berlaku secara nasional belum mampu mengatur, membina, menjamin hak-hak dan menyelesaikan berbagai persoalan keluarga secara komprehensif di tengah-tengah Masyarakat Aceh,” ujarnya.

Berdasarkan amanat Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam, ketentuan lebih lanjut mengenai Pernikahan, Pemutusan Hubungan Pernikahan, dan Warisan (mawaris) dapat diatur dalam Qanun Aceh. Oleh karena itu Pemerintah Aceh merasa perlu membentuk Qanun Aceh Tentang Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) ini, untuk menjamin perlindungan hak bagi Suami, Isteri, dan Anak dalam Keluarga.

Dibuatnya aturan hukum keluarga bertujuan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, kekal, berdasarkan nilai-nilai islami serta memberikan kepastian hukum. Kita tentu mengetahui bersama bahwa rancangan qanun ini mendapat perhatian secara nasional dan regional, tentu banyak yang beranggapan aturan yang diatur dalam bab ix mulai dari pasal 46 sampai dengan pasal 50 belum saatnya diberlakukan namun sebenarnya ada sanksi yang tegas apabila dilanggar. Tentu banyak yang pro dan kontra namun pada hari ini mari sama-sama kita mendengarkan masukan dan pendapat dari masyarakat secara terbuka.

“Kami menaruh harapan besar kepada bapak dan ibu yang telah memenuhi undangan kami pada rapat dengar pendapat umum (RDPU) ini, untuk dapat berpartisipasi penuh untuk memberi masukan secara komprehentif demi kesempurnaan substansi rancangan qanun aceh tentang hukum keluarga.”harap Ketua DPRA.

Penulis:Rol/redaksi
Rubrik:DPRA

Komentar

Loading...