DPRA Gelar RDPU Raqan Pengelolaan Informasi Publik

Rapat Dengar Pendapat Umum (Rdpu) terhadap rancangan qanun Aceh Tentang Pengelolaan Informasi Publik. Kamis (18/7/2019).

BANDA ACEH, ACEHPORTAL.COM - Komisi IV DPR Aceh yang diketuai oleh Tgk. H. Anwar Ramli mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (Rdpu) terhadap rancangan qanun Aceh Tentang Pengelolaan Informasi Publik. Kamis (18/7/2019).

Wakil Ketua DPRA Sulaiman Abda yang memimpin rapat pembukaan RDPU tersebut menyampaikan, lahirnya Undang-Undang (UU) No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), dan diperkuat lagi dengan peraturan pemerintah (PP) No.61 tahun 2010 tentang pelaksanaan UU No.14 tahun 2008, sangatlah penting dalam memberi jaminan kepada khalayak/masyarakat guna mendapatkan informasi yang benar.

Pengelolaan informasi publik merupakan salah satu bagian dari proses penyelenggaraan pemerintahan, untuk memastikan dan menjamin hak masyarakat untuk mengetahui ketersediaan informasi publik yang dapat diakses oleh semua pihak, sehingga memberi peluang kepada semua pihak untuk berperan serta dalam pembangunan serta keputusan-keputusan atas kebijakan publik.

Pemerintahan Aceh sebagaimana diamanatkan oleh undang undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh telah mengatur tentang transparansi dan partisipasi, namun belum mengatur tentang mekanisme melaksanakan pelayanan informasi publik.

“Selama ini pengelolaan informasi publik hanya diatur dengan peraturan gubernur dengan mengikuti peraturan dan perundang-undangan nasional, sementara beberapa hal mengenai pengelolaan informasi publik belum diatur dalam aturan atau qanun Aceh,” ujar Sulaiman Abda.

Menurutnya, keberagaman dan kebebasan yang dimiliki masyarakat (publik) bak dua sisi mata uang. Di satu sisi merupakan kekayaan yang tak ternilai harganya, di sisi lain keberagaman itu berpotensi besar menimbulkan konflik dan polemik. Itulah sebabnya untuk mengelola kebebasan informasi tersebut, diperlukan qanun yang menjadi mediator untuk mengatasi potensi konflik dalam masyarakat, terutama konflik dalam sengketa informasi.

Rancangan qanun Aceh tentang pengelolaan informasi publik ini nantinya mengatur tentang hak dan kewajiban badan publik, hak dan kewajiban pemohon dan pengguna informasi, informasi yang dapat diumumkan dan informasi yang dikecualikan, pengelolaan informasi publik, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi publik (ppid publik), kip, serta gugatan dan pidana.

Rancangan qanun Aceh ini juga merupakan bahagian dari melaksanakan peraturan dan perundang-undangan nasional yang menjadi kewajiban dan tanggungjawab semua badan publik pemerintahan dan non pemerintah dalam menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan dan mengamankan serta memberikan pelayanan informasi publik.

Sulaiman berharap, pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) ini, peserta dapat berpartisipasi penuh untuk memberi masukan secara komprehentif demi kesempurnaan substansi rancangan qanun Aceh tentang pengelolaan informasi publik.

Penulis: rol/redaksi
Rubrik: DPRA

Komentar

Loading...