Lahirnya Instansi Administrator KEK Arun Pada Qanun Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh

RDPU terhadap Raqan Aceh tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembantukan dan Susunan Perangkat Aceh

LHOKSEUMAWE, ACEHPORTAL.COM - Badan Legislasi DPR Aceh mengadakan RDPU terhadap Raqan Aceh tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh yang dititik beratkan kepada lahirnya Instansi Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe.

Kegiatan yang difasilitasi oleh Bardan Sahidi Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Aceh turut dihadiri oleh konsorium, Pemko Lhokseumawe, Pemkab Aceh Utara, organisasi dunia usaha, instansi Vertikal serta Asosiasi Gabki. Beralangsung pada 8 Juli 2019 di Kota Lhokseumawe.

Lahirnya Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe dalam Raqan Aceh tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 setelah menimbang pelaksanaan ketentuan Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus, perlu membentuk Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe sebagai Perangkat Aceh;

Kemudian dalam pasal 14 poin 5 (lima) qanun tersebut disebutkan, besaran organisasi dan jabatan/eselonering pada Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe, berdasarkan penetapan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

Sedangkan untuk anggarannya juga disebutkan dalam poin 2 (dua) yakni Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Penulis:Rol/redaksi
Rubrik:DPRA

Komentar

Loading...