Solusi untuk Bencana Berulang yakni Penegakan Hukum dan Mitigasi

Jumpa pers peringatan hari bumi

BANDA ACEH, ACEHPORTAL.COM - Dari seluruh kejadian banjir bandang yang berulang di Aceh Tenggara, sangat banyak material berupa batu-batuan dan kayu gelondongan yang terbawa arus banjir bandang. Jelas bahwa ternyata masih banyak dilakukan penebangan liar (illegal logging) di kawasan hutan sekitar Daerah Aliran Sungai.

Hal ini dikatakan Koordinator Yayasan Ekosistem Lestari (YEL) Aceh, TM Zulfikar dalam konferensi pers Peringatan Hari Bumi yang dilaksanakan di Aula PWI Aceh, Banda Aceh, Senin (22/4/2019).

Dalam kegiatan itu, hadir Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Aceh, Nasir Nurdin selaku moderator dan Direktur Walhi Aceh, Muhammad Nur selaku salah satu pemateri.

"Sehingga tidak ada cara lain, pihak yang bertangungjawab dalam hal penegakan hukum harus segera bertindak secara cepat dan cermat, jika tidak maka bukan tidak mungkin dalam waktu dekat ini jika kembali hujan maka banjir bandang pasti akan terjadi lagi. Disamping itu, upaya rehabilitasi dan reboisasi  menjadi hal yang mendesak," ujarnya.

Selain mendorong upaya penegakan hukum, jelas Zulfikar, proses mitigasi berupa pendekatan sosial kemasyarakatan juga perlu dilakukan dengan melibatkan masyarakat terdampak. Menurutnya, upaya rehabilitasi dan reboisasi hendaknya tidak dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi pelibatan masyarakat setempat juga menjadi penting untuk menjadikan masyarakat sebagai pelaku utama upaya rehabilitasi dan reboisasi kawasan yang telah rusak.

"Bencana yang terjadi secara beruntun di Agara dan juga di wilayah Aceh lainnya, justru diakibatkan penggunaan ruang yang tidak mengindahkan kemampuan dan daya dukung lingkungan, sehingga menyebabkan akumulasi kerusakan yang terjadi terus menerus dan menyebabkan terjadinya bencana," ungkapnya.

"Padahal kita tahu Aceh merupakan wilayah dimana ratusan Daerah Aliran Sungai (DAS) mengalir dari hulu hingga ke hilir di berbagai pelosok wilayah dari desa hingga ke kota," katanya lagi.

Perlu duketahui bahwa Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai, Aceh memiliki 9 Wilayah Sungai Besar yang masing-masing 4 Wilayah Sungai yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab Pemerintah Pusat, dan 5 Wilayah Sungai yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota.

Kesembilan Wilayah Sungai tersebut adalah ; (1) Wilayah Sungai Aceh – Meureudu, yang memiliki luas 23.550,34 Km2;

(2) Wilayah Sungai Jambo Aye seluas 13.884,06 Km2;

(3) Wilayah Sungai Woyla – Batee seluas 5.621,00 Km2;

(4) Wilayah Sungai Alas – Singkil seluas 10.090,13 Km2;

(5) Wilayah Sungai Pase – Peusangan seluas  21.185,00 Km2;

(6) Wilayah Sungai Tamiang – Langsa seluas 12.970,90 Km2;

(7) Wilayah Sungai Teunom – Lambeso seluas 17.335,26 Km2;

(8) Wilayah Sungai Baru – Kluet seluas 10.004,70 Km2 dan

(9) Wilayah Sungai Pulau Simeulue, seluas 1.980,00 Km2.

Sembilan wilayah sungai itu juga memiliki potensi air dan curah huja rata-rata yang berbeda, untuk Wilayah Sungai (WS) Aceh – Meureudu misalnya, memiliki potensi air rata-rata sebesar 4 liter/detik/km2 dengan curah hujan rata-rata minimal 1500 mm.

"Lalu untuk sebagian WS Aceh Meureudu, WS Pase- Peusangan, WS Jambo Aye dan WS Tamiang Langsa memiliki potensi air rata-rata sebesar 7 – 8 lt/dt/km2 dengan curah hujan rata-rata 1500 s/d 3000 mm. Sedangkan WS Teunom – Lambeso, WS Woyla – Batee, WS Baru – Kluet dan WS Alas – Singkil memiliki potensi air dan curah hujan yang tinggi. Potensi air rata-rata mencapai 17-18 lt/dt/km2 dengan curah hujan rata-rata mencapai 3000 s/d 4500 mm," paparnya.

Data Balai Wilayah Sungai Sumatera I disebutkan bahwa ke 9 wilayah sungai tersebut mengalirkan air ke 481 anak sungai lainnya, salah satu yang terbesar Krueng Pase-Peusangan yang membelah tiga kabupaten, yaitu Aceh Utara, Aceh Timur dan Aceh Tengah.  Induk sungai Peusangan itu memiliki 107 anak sungai yang tersebar di wilayah pesisir timur Provinsi Aceh.

"Saat ini hampir seluruh wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) di Aceh telah mengalami kerusakan yang sangat parah yang diakibatkan oleh banyak faktor. Diantaranya masih maraknya berbagai aksi perambahan hutan dan penebangan kayu secara ilegal," jelasnya lagi.

Konversi lahan baik untuk kepentingan perkebunan skala besar maupun pertambangan, baik tambang skala kecil seperti galian C maupun pertambangan besar yang sangat ekstraktif. Maraknya berbagai aksi perambahan hutan, dan penebangan kayu di luar prosedur, serta berbagai dampak akibat kebijakan pembangunan yang tidak ramah lingkungan.

Oleh karena itu, menurut pihaknya penting sekali para penegak hukum segera bersikap dan bertindak. Disamping itu, masyarakat dan seluruh komponen harus bahu membahu memberikan penyadaran berupa mitigasi akan betapa pentinggnya menjaga lingkungan dan hutan kita, agar bencana banjir dapat diminimalisir.

"Hal ini telah membawa kita pada sebuah arah dan tujuan bersama untuk menyelamatkan sumber-sumber kehidupan kita melalui penyelamatan bumi," ucapnya.

"Akankah kita mewariskan bencana untuk anak cucu kita, keputusannya ada pada diri kita masing-masing. Mari bersikap, karena alam atau bumi yang lestari bukan hanya untuk dinikmati saat ini saja, tapi juga untuk masa depan. Selamat Memperingati Hari Bumi Tahun 2019," tutup Zulfikar.

Penulis:Hafiz
Rubrik:News

Komentar

Loading...