Pemerintah Aceh Akhirnya Cabut Rekomendasi PT EMM dan Minta BKPM Tinjau Ulang Keputusan

Konfrens pemerintah Aceh terkait PT EMM

BANDA ACEH, ACEHPORTAL.COM -
Pemerintah Aceh akhirnya mencabut Rekomendasi Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 545/12161, tanggal 8 Juni 2006, dengan pernyataan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republnk Indonesia (ESDM) melalui surat No. 545/6320, tanggal 18 April 2019, perihal Pencabutan rekomendasi Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam No. 545/12161, tanggal 8 Juni 2006 terhadap PT EMM.

Selain itu, Pemerintah Aceh juga meminta BKPM-Rl untuk meninjau/mengevaluasi kembali Keputusan Kepala BKPM -RI Nomor 66/ 1/ IUP/ PMA/2017, tgl 19 Desember 2017, perihal pemberian IUP kepada PT. EMM, dengan menyurati Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM-RI), dengan surat Gubernur Aceh No. 545/6321., tanggal 18 april 2019, perihal Permohonan Peninjauan Kembali Surat Keputusan Kepala BKPM-RI No. 66/1/IUP/PMA/2017.

Sementara itu, terkait eksploitasi pertambangan Sumber Daya Mineral, khususnya Pertambangan Emas, Pemerintah Aceh memiliki pandangan yang sama dengan seluruh komponen masyarakat Aceh, untuk menyelamatkan /meme|ihara lingkungan hidup (Aceh Green), dan sektor pertambangan belum menjadi prioritas pembangunan Pemerintah Aceh pada saat ini.

"Terhadap ijin usaha pertambangan (IUP), yang sudah diterbitkan di masa lalu, Pemerintah Aceh menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan mendukung langkah-langkah hukum Iebih lanjut sesuai undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku." terangnya lagi.

Terkait dikeluarkannya IUP eksploitasi emas di Aceh, Pemerintah Aceh bersama rakyat Aceh menyesalkan adanya berbagai dokumen pendukung hingga diterbitkannya IUP eksploitasi emas di Aceh oleh BKPM-RI, apabila dokumen yang dimaksud terbukti tidak sesuai dengan kekhususan Aceh, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 156 UUPA.

Nova menegaskan, kebijakan Pemerintah Aceh pada saat ini lebih menitikberatkan pada sektor Industri Kecil dan Menengah (IKM), yang memungkinkan berbagai pelaku usaha dapat bangkit secara bersamasama dengan dukungan Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).

"hal itu sebagai langkah nyata Pemerintah Aceh, terkait tindak Ianjut penyelesaian polemik IUP P.T. EMM. Semoga dengan langkah yang diambil dapat segera menuntaskan masalah ini." tegas Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah.

Penulis:rol
Rubrik:Headline

Komentar

Loading...