Pemko Banda Aceh dan YARA Tandatangani MOU Bantuan Hukum Gratis

Pemerintah Kota Banda Aceh menandatangani Momerandum of Understending (MoU) pemberian bantuan hukum gratis terhadap masyarakat di Aula Sekdako Banda Aceh.

BANDA ACEH, ACEHPORTAL.COM - Pemerintah Kota Banda Aceh menandatangani Momerandum of Understending (MoU) pemberian bantuan hukum gratis terhadap masyarakat di Aula Sekdako Banda Aceh. Penandatangan ini dilakukan menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 serta Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2017.

Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman menyebutkan, saat ini Pemko Banda Aceh belum memiliki Qanun tentang bantuan hukum. MoU bantuan hukum gratis untuk masyarakat miskin yang diandatangani hari ini masih merujuk pada Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2017 tentang bantuan hukum gratis kepada masyarakat miskin. Hal tersebut merupakan salah satu upaya dari pemerintah terhadap perlindungan hukum kepada masyarakat.

"Setiap masyarakat wajib memiliki hak yang sama di mata hukum, serta harus mendapatkan pelayanan bantuan hukum ketika terjerat oleh permasalahan hukum," ujarnya.

Aminullah menambahkan, penandatangan perjanjian bantuan hukum gratis terhadap masyarakat miskin merupakan amanah dari Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 dan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2017.

Menurutnya, hal ini juga sangat penting karena untuk membela masyarakat yang terjerat oleh persoalan-persoalan hukum, saat tidak mampu membayar biaya pengacara, tetapi mendapatkan pelayanan pendampingan hukum yang di sediakan oleh pemerintah.

"Program ini sangat bagus. Hal ini juga perlu di sosialisasikan sampai ke tingkat gampong-gampong, agar dapat  meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat," katanya.

Dengan adanya bantuan hukum gratis, lanjut Aminullah, pemerintah menargetkan akan  dapat memberi keringanan kepada masyarakat Banda Aceh. Terutama sekali dari sisi biaya, saat terjerat dengan hukum dan ingin mendapatkan pendampingan hukum, baik itu terkait hukum pidana maupun perdata.

"Setiap warga Banda Aceh yang terjerat oleh kasus hukum silahkan datang ke kantor YARA," katanya lagi.

Sementara, m Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Safaruddin mengatakan, bantuan hukum yang di tandatangani tentunya untuk masyarakat miskin untuk semua kasus hukum, semua kategori, baik hukum pidana, perdata dan juga hukum jinayah. Bukan hukum ini bukan saja untuk pelaku pelanggaran hukum, namun juga untuk korban pelanggaran.

"Bantuan hukum ini kan sebenarnya melaksanakan atas dasar amanah UU pemerintah pusat dan Kemenkumham, namun karena kouta yang disediakan oleh Kemenkumham sangat terbatas, kebutuhan pendampingan hukum masyarakat sangat tinggi, sehingga dibebankan pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk menyiapkan anggaran dan membuat Qanun tentang bantuan hukum," ungkapnya.

"Alhamdulillah untuk Aceh, pemerintah sudah mengesahkan Qanun itu dan sudah mulai di jalankan. Untuk tingkat kabupaten/kota yang sudah mulai melahirkan Qanun bantuan hukum diantaranya Aceh Barat, Pidie dan kota Langsa" jelas Safar.

Untuk kategori keluarga miskin sudah diatur oleh peraturan pemerintah yang namanya miskin salah satunya pemegang kartu Jamkesmas, penerima raskin atau PKH, juga harus di sertai surat keterangan miskin dari kepala desa (Geuchik). Jadi, bukan setiap warga yang datang mengaku miskin bisa diakomodir.

"Ada juga sebagian masyarakat surat keterangan miskin untuk mendapatkan bantuan hukum gratis, namun setelah kita cek, memiliki mobil pribadi. Itu tidak bisa gak begitu juga dengan PNS juga tidak di bolehkan menjadi peserta penerima manfaat bantuan hukum. Ini sedang kita sosialisasi secara pelan-pelan nanti," tutupnya Safaruddin.

Kepada masyarakat Kota Banda Aceh, jika ada permasalahan secara hukum dapat langsung menghubungi YARA di Jl Peulangi No 88 Gampong Keuramat, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh.

"Kontak di nomor 0651 31289 atau via @acehquickresponse di 0811 6822 414 @Kantor Balai Kota Banda Aceh," tambahnya.

Penulis:Hafiz
Rubrik:News

Komentar

Loading...