Sidak Ombudsman, Pos Damkar di Bireuen Dijadikan Bengkel

Tim Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Aceh melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke Bireuen

BIREUEN, ACEHPORTAL.COM - Tim Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Aceh melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke Bireuen, Rabu (20/2/2019) kemarin. Hal ini dilakukan untuk menindaklanjuti adanya laporan masyarakat tentang tidak beroperasinya Pos Pemadam Kebakaran (Damkar) di Kecamatan Simpang Mamplam dan Kecamatan Kuta Blang

"Berdasarkan laporan tim kita yang melakukan sidak ke lapangan, kedua pos damkar itu tidak berfungsi. Bahkan, pos damkar yang ada di Kecamatan Simpang Mamplam, Bireuen dijadikan bengkel," ujar Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Taqwaddin Husein, Kamis (21/2/2019).

Padahal, jelas Taqwaddin yang juga Kabid Pencegahan Tim Saber Pungli Aceh ini, bangunan tersebut sudah selesai dikerjakan sejak tahun 2016 lalu. Namun, hingga sekarang belum difungsikan. "Ini berdasarkan laporan berdasarkan laporan dari Asisten Ombudsman Aceh, Ilyas Isti dan Ayu Parmawati Putri," katanya.

Dirinya sungguh sangat menyayangkan hal ini. Aset negara yang sudah dibangun dan dibiayai mahal malah dibiarkan terlantar. Padahal, pos damkar tersebut beserta armadanya sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

"Apalagi mengingat jarak jangkau dari Bireuen ke Samalanga mencapai satu jam, seandainya pos damkar itu aktif, maka jarak tempuh hanya sekitar 10 sampai 15 menit saja," ungkapnya.

Salah seorang petugas damkar setempat yang tak ingin identitasnya disebutkan mengatakan, mereka sangat ingin kedua pos damkar ini dioperasionalkan agar kerja mereka di lapangan menjadi mudah untuk menjangkau lokasi kebakaran dalam wilayahnya.

"Kami dari dulu semenjak pos itu selesai, maunya segera diaktifkan, supaya mudah jangkauan ke lapangan dan tidak menimbulkan kerugian masyarakat yang lebih besar saat kebakaran. Yang lebih parah lagi, karena jangkauan yang jauh, sesampai petugas di lokasi rumah yang terbakar sudah rata dengan tanah. Ini sungguh dilematis bagi kami petugas," ungkapnya.

Berdasarkan amatan lapangan, saat ini Pemerintah Kabupaten Bireuen setidaknya memilimi sembilan armada damkar. Akan tetapi, hanya empat unit damkar yang siap sedia beroperasi, sementara sisanya sebagai pendukung.

Kepala Ombudsman RI Aceh pun menyarankan agar adanya perhatian serius dari pimpinan daerah untuk masalah ini. "Supaya masyarakat dapat merasakan langsung kehadiran pemadam kebakaran sebagai bala bantuan," kata Taqwaddin.

Setelah melakukan sidak, Tim Ombudsman Aceh langsung bertemu dengan Bupati Bireuen, Shaivannur dan menyampaikan hasil sidak diapangan. Di hadapan Shaivannur pun pihaknya mengungkapkan harapan agar kedua Pos damkar itu segera diaktifkan dalam tahun ini, guna memberikan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, lanjut Taqwaddin, Bupati Bireuen pun berjanji akan meminta dinas terkait yang dalam hal ini adalah BPBD untuk segera mengaktifkan kedua Pos Damkar tersebut.

"Saya akan memerintahkan Kepala BPBD untuk mengaktifkan Pos Damkar tersebut di awal tahun 2019 ini," kata Shaivannur.

Penulis:Hafiz
Rubrik:Daerah

Komentar

Loading...