Pasien BPJS Kesehatan Masih Beli Obat, MaTA Dorong Audit Kepesertaan Dilakukan

Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) audensi dengan Komisi D DPRK Banda Aceh, dalam forum diskusi

BANDA ACEH, ACEHPORTAL.COM - Komisi D DPRK Banda Aceh didesak untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna menyelidiki penyebab kekosongan obat di Fasilitas Kesehatan (faskes) yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan di kota Banda Aceh.

Selain itu, pihak Komisi D juga didesak untuk menyuarakan audit kepersetaan jumlah peserta BPJS Kesehatan di Aceh, sehingga diketahui berapa jumlah nyata peserta BPJS Kesehatan di lapangan.

Poin-poin ini merupakan rekomendasi yang disampaikan oleh Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) kepada Komisi D DPRK Banda Aceh, dalam forum diskusi yang dilakukan di gedung setempat, Banda Aceh, Rabu (6/2/2019) kemarin

Dalam pertemuan itu, hadir Ketua dan anggota Komisi D, Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, perwakilan RSUD Meuraxa Banda Aceh dan perwakilan pihak MaTA sendiri serta beberapa unsur Sekretariat DPRK.

Pihak MaTA menyampaikan pun beberapa temuan dalam pemantauan tata kelola obat yang dilakukan sejak Juli hingga September 2018. Salah satu temuannya adalah masih adanya pasien BPJS Kesehatan yang dibebankan untuk membeli obat atas biaya sendiri.

Padahal, berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2013 disebutkan bahwa pasien tidak boleh dibebankan untuk membeli obat karena setiap obat yang dibutuhkan wajib tersedia di faskes.

Selama periode pemantauan, MaTA menemukan 21 pasien yang membeli obat diluar faskes atas resep yang diberikan oleh petugas medis. Pasien ini terdiri dari 11 orang perempuan dan 10 orang laki-laki dengan rentang umur 1 hingga 69 tahun.

Besaran biaya yang harus dikeluarkan oleh para pasien yang membeli obat ini pun berkisar mulai dari senilai Rp 8 ribu hingga Rp 100 ribu. Hasil ini menunjukkan, manfaat jaminan kesehatan belum sepenuhnya dirasakan oleh  masyarakat sebagaiamana ketentuan.

Menanggapi hasil temuan itu, Ketua Komisi D DPRK Banda Aceh, Sabri Badruddin menyampaikan apresiasi dan terimakasihnya atas kinerja yang dilakukan oleh pihak MaTA.

"Temuan MaTA ini akan menjadi masukan untuk terus memperbaiki kinerja pelayanan khususnya layanan kesehatan di Banda Aceh akan dinikmati secara maksimal oleh masyarakat.

Disisi lain, terkait permintaan MaTA membentuk pansus untuk menyelidiki penyebab kekosongan obat di faskes-faskes di Banda Aceh, Sabri Badruddin menyampaikan akan bahwa pihaknya duduk kembali dengan anggota komisi untuk mendiskusikan itu lebih lanjut.

"Saya harus duduk kembali untuk mendiskusikan terkait pansus ini mengingat waktu yang sudah sangat sedikit menjelang dilaksanakan pemilihan umum pada April mendatang," ungkapnya.

Secara prinsip, sebut Sabri, Komisi D DPRK Banda Aceh sepakat dengan apa yang disampaikan oleh MaTA. Meskipun audit kepesertaan BPJS Kesehatan itu bukan merupakan ranah pihaknya di DPRK Banda Aceh melainkan ranahnya Pemerintah Aceh.

"Namun secara prinsip kami sepakat itu dilakukan untuk mengetahui secara rill jumlah peserta BPJS Kesehatan yang selama ini iurannya dibayarkan oleh Pemerintah," katanya.

Sementara, Koordinator MaTA, Alfian mengatakan, selama ini Pemerintah Aceh selalu mengalokasi anggaran rata-rata Rp 500 miliar per tahun untuk membayarkan iuran jaminan kesehatan masyarakat Aceh kepada BPJS Kesehatan. Akan tetapi, BPJS Kesehatan selalu mengeluhkan defisit.

"Sebenarnya berapa jumlah peserta BPJS Kesehatan di Aceh yang iurannya dibayarkan oleh Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat? Untuk itu perlu dilakukan audit kepesertaan untuk mengetahui angka pastinya," tegas Alfian.

Wakil Direktur RSUD Meuraxa Banda Aceh, Ihsan menyebutkan, penyebab kekosongan obat di faskes dikarenakan beberapa masalah. Masalah utama terjadi kekosongan obat karena terkadang tidak tersedia obat di distributor sehingga hal ini mempengaruhi stok obat di faskes.

"Namun kami selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan obat kepada pasien yang menggunakan jasa layanan di RSUD Meuraxa Banda Aceh," kata Ihsan.

Kepala Dinas Kesehatan Banda Aceh, Warqah Helmi menyampaikan, persoalan kekosongan obat sudah disampaikan kepada Wali Kota Banda Aceh. Menurutnya, akar masalah kekosongan obat sebenarnya berada di tingkat pusat dan ini sudah sampaikan ke Wali Kota Banda Aceh agar sama-sama dicarikan solusi.

"Sehingga layanan kesehatan khususnya obat-obatan tidak menjadi persoalan yang dapat menghambat layanan kesehatan di Banda Aceh," tambahnya.

Penulis:Hafiz
Rubrik:Kesehatan

Komentar

Loading...