Anggota DPRK Minta WH Tingkatkan Pengawasan di Kawasan Pantai Ulee Lheue

HafizAnggota DPRK Banda Aceh dan Ketua PKS Banda Aceh

BANDA ACEH, ACEHPORTAL.COM - Anggota DPRK Banda Aceh Irwansyah mengharapkan kepada satuan WH untuk meningkatkan patroli di kawasan pantai Ulee Lheu Banda Aceh.

"banyak laporan dari masyarakat yang saya terima, banyak pelanggaran syariat terjadi di kawasan Ulee Lheue pada malam hari," ujar Irwansyah yang menjabat Ketua Ketua Fraksi PKS ini kepada wartawan, Rabu (2/1).

Hal ini pun diungkapkan setelah dirinya melakukan pemantauan di kawasan itu dan dari sejumlah laporan masyarakat yang selama ini resah atas apa yang dilakukan oleh muda-mudi di kawasan itu.

"Saya pikir ini harus ditindaklanjuti dengan serius oleh pemerintah, baik dari Satpol PP dan WH maupun Dinas Syariat Islam," ujarnya.

Ia menjelaskan, fenomena khalwat yang marak terjadi selama ini di Banda Aceh tak lagi di kafe-kafe atau pun tempat yang tertutup, tetapi di pinggiran jalan tepatnya di lokasi pedagang kaki lima yang berjualan yang minim atau tanpa dukungan penerangan.

"Di sinilah kejadiannya, bahkan terus terang ada masyarakat yang foto dan kirim ke saya tentang muda-mudi yang sedang berpelukan dan berciuman, nah itu terjadi dikawasan Ulee Lheu," ungkapnya.

Menurutnya, fenomena ini terjadi karena minimnya penerangan di kawasan tersebut (kawasan Kantor Disbudpar Kota Banda Aceh dan sekitarnya) serta kurangnya patroli rutin WH pada malam hari.

"Ini mungkin yang harus dibenahi dan dipantau, kondisi penerangan dan patroli, termasuk sudah agak longgarnya larangan perempuan keluar malam yang mana saat ini masih banyak perempuan yang masih beraktivitas di atas jam 12 malam," jelasnya.

Diakui, hal ini menjadi catatan dan tugas Komisi I DPRK pada tahun ini sebagai fungsi kontrol dan pengawasan serta pemberian masukan terhadap pemerintah. Pihaknya pun meminta pemerintah agar lebih memperketat hal itu karena selama ini dinilai agak sedikit lebih longgar.

Selain itu, diakui bahwa kelemahan yang terjadi seperti kurangnya mobil operasional yang memadai, bahan bakar hingga ke jumlah personel Satpol PP dan WH yang dimiliki.

"Namun demikian, inilah menjadi hal yang harus dihadapi oleh pemerintah dan tidak menjadi alasan untuk tidak bekerja. Harus ada efektivitas kerja seperti misalnya berpatroli ke kawasan yang dianggap lebih rawan," tutupnya.

Penulis:Hafiz
Rubrik:News

Komentar

Loading...