BKIPM Aceh Sosialisasikan Larangan Tangkap Kepiting, Rajungan dan Lobster Bertelur Dibawah 200 Gram

Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Aceh melakukan sosialisasi kepada stakholder perusahaan otobus di Aceh

BANDA ACEH, ACEHPORTAL.COM - Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Aceh kembali melakukan sosialisasi kepada stakholder perusahaan otobus di Aceh. Sosialisasi yang dilakukan kali ini terkait larangan penangkapan kepiting, rajungan dan lobster bertelur serta dibawah 200 gram.

Kegiatan ini dilakukan di Aula Dinas Perhubungan Aceh, Jumat (28/12/2018) kemarin. Pihaknya turut mengundang sejumlah pengusaha angkutan antar kota antar provinsi di Aceh beserta aparat keamanan dari Polda Aceh dan Kodam IM serta PSDKP dan KKP.

Kepala SKIPM Aceh, Diky Agung Setiawan menyampaikan materi terkait Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Ikan,

Hewan dan Tumbuhan Permen KP Nomor 56 Tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan Kepiting, Rajungan dan Lobster Dibawah 200 Gram serta Bertelur.

"Peserta sosialisasi sangat antusias mengikuti kegiatan ini karena belum memahami, selama ini cukup banyak lalu lintas produk perikanan yang keluar Aceh tanpa disertifikasi oleh SKIPM Aceh," ujarnya.

Dalam kegiatan ini, ditegaskan bahwa larangan penangkapan lobster, kepiting dan rajungan dibawah ukuran 200 gram serta bertelur sangat membutuhkan peran semua pihak mengawasinya dan menjaga kelestarian sumber daya alam di perairan Aceh.

"Jika ada pelanggaran yang dilakukan, khususnya oleh pengusaha atau pengguna jasa akan kami tindak tegas sesuai aturan yang berlaku," katanya saat dikonfirmasi Jumat (29/12/2018) kemarin.

Diharapkan, seluruh pengusaha ketiga komoditas tersebut dapat mengacu pada Keputusan BKIPM Nomor 67 Tahun 2016 tentang pedoman pemeriksaan/identifikasi jenis ikan atau hasil perikanan dilarang terbatas untuk penetapan standar yang akan diperjualbelikan di luar.

Menurut data KKP, selama kurun waktu 2017 terjadi 49 kasus kepiting dibawah ukuran sebanyak 2.591 kilogram dengan estimasi nilai yang diselamatkan Rp 263 juta lebih. Sedangkan untuk kepiting bertelur sebanyak 85 kasus dengan berat 3.852 kilogram dan estimasi nilai yang diselamatkan Rp 1,13 miliar lebih.

"Pembatasan atau larangan penangkapan ketiga komoditas ini dengan jenis dan ukuran tertentu merupakan regulasi untuk menjaga keberadaan dan ketersediaan populasi sumber daya kepiting, rajungan dan lobster sekaligus menjaga kelestarian sumber daya perikanan," jelas Diky.

Para pengusaha atau pengguna jasa yang melanggar, sambungnya, akan dijerat dengan Pasal 7 UU Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Ikan, Hewan dan Tumbuhan serta Pasal 7 UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dengan ancaman hukuman 6 Tahun penjara atau denda Rp 1,5 miliar.

Penulis:Hafiz
Rubrik:News

Komentar

Loading...