DPRA dan Plt Gubernur Aceh Teken KUA-PPAS Tahun Anggaran 2019

DPRA dan Plt Gubernur Aceh Teken KUA-PPAS Tahun Anggaran 2019

BANDA ACEH, ACEHPORTAL.COM - Badan Anggaran DPRA menggelar rapat Pembahasan dan Penandatanganan Kesepakatan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2019 antara DPRA bersama Plt. Gubernur Aceh dan Tim Anggaran Pemerintah Aceh pada hari Rabu, 28 November 2018, pukul 14.30 WIB di Ruang Serbaguna DPRA.

Seperti kita ketahui bersama bahwa dalam Rapat Paripurna DPRA tanggal 06 Agustus 2018, kita telah melakukan Penyerahan dan Penerimaan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2019 oleh Plt. Gubernur Aceh kepada DPRA.

Selanjutnya, dalam Rapat Badan Anggaran pada 13 Agustus 2018, telah menetapkan bahwa Pembahasan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2019 akan dilaksanakan sejak 14 Agustus sampai dengan 16 Agustus 2018 antara Badan Anggaran DPRA bersama TAPA. Dan sesuai dengan rencana kerja tahunan DPRA pada 18 Agustus 2018, DPRA telah menjadwalkan Kegiatan Reses DPRA.

Selanjutnya, dalam Rapat Badan Anggaran tanggal 03 September 2018, menetapkan mekanisme pembahasan yaitu Badan Anggaran DPRA melimpahkan kepada Komisi-Komisi DPRA untuk membahas bersama Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) terkait sesuai bidang tugasnya masing-masing dan dengan batasan waktu pembahasan yang sudah ditetapkan.

Hasil dari pembahasan di masing-masing Komisi DPRA disampaikan kepada Pimpinan DPRA untuk selanjutnya diteruskan ke dalam Badan Anggaran DPRA. Pendelegasiaan pembahasan dari Badan Anggaran DPRA kepada Komisi DPRA dapat dibenarkan sesuai dengan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.

Saat ini, hasil Rasionalisasi yang dilakukan oleh Komisi-Komisi DPRA sudah dituangkan dalam Pagu per SKPA dan bahwa Pagu KUA-PPAS RAPBA Tahun Anggaran 2019 setelah dirasionalisasi, besarannya masih sama, dan rata-rata Komisi melakukan rasionalisasi untuk pemenuhan Belanja Tidak Langsung.

Rasionalisasi yang dilakukan dari hasil laporan Komisi-Komisi DPRA meliputi urusan Wajib yang menjadi Pelayanan Dasar, Non Pelayanan Dasar, Urusan Keistimewaan Dan Kekhususan, Urusan Pilihan, Penunjang Urusan, Pendukung dan Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik.

Untuk selanjutnya, mengacu kepada Peningkatan Pagu perlu segera mungkin dituntaskan pembahasannya sesuai dengan Permendagri Nomor 38 Tahun 2018, dijelaskan bahwa Plt. Gubernur Aceh dan DPRA Wajib Menyetujui Bersama Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBA Tahun Anggaran 2019 Paling Lambat 1 (satu) Bulan Sebelum Dimulainya Tahun Anggaran 2019.

Penulis:redaksi
Rubrik:DPRA

Komentar

Loading...