Terkait Laporan Abi Lampisang, Ombudsman Klarifikasi Langsung ke Keurukon Khatibul Wali

Tim dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Aceh melakukan klarifikasi langsung ke pihak Keurukon Khatibul Wali

BANDA ACEH, ACEHPORTAL.COM  - Tim dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Aceh melakukan klarifikasi langsung ke pihak Keurukon Khatibul Wali, guna menindaklanjuti laporan Tgk Ahmad Tajuddin atau akrab disapa Abi Lampisang kemarin.

Tim Ombudsman dipimpin langsung oleh Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Taqwaddin Husin beserta para Asisten Pemeriksa. Tim tersebut diterima langsung oleh Khatibul Wali, Syaiban Ibrahim beserta jajaran di ruang kerjanya.

Pada kesempatan itu, tim Ombudsman mempertanyakan perihal belum terbentuknya panitia seleksi Calon Wali Nanggroe sebagaimana laporan yang diterima. Mengingat, masa jabatan Wali Nanggroe saat ini tidak lama lagi akan berakhir.

"Kami mempertanyakan hal tersebut supaya adanya transparansi, dan publik mengetahuinya" kata Taqwaddin.

Menanggapai hal itu, Syaiban Ibrahim mengatakan, sesuai dengan Qanun Nomor 9 Tahun 2013 tentang perubahan atas Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe Pasal 70 ayat (1) disebutkan bahwa Wali Nanggroe dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh Komisi Pemilihan Wali Nanggroe yang dibentuk secara khusus.

Pada ayat (2) disebutkan pula bahwa Komisi Pemilihan Wali Nanggroe sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Majelis Tuha Peut, Majelis Tuha Lapan, Mufti, Perwakilan Ulama dari kabupaten.

"Namun hingga saat ini, Majelis Tuha belum terbentuk, baru tiga unsur yang sudah ada," kata Syaiban selaku Khatibul Wali.

Sebagaimana diketahui bersama, permasalahan terkait pemilihan Wali Nanggroe terus mencuat. Ada pihak yang pro dan ada pula yang kontra. Berdasarkan tanggal pengukuhan, masa Jabatan Wali Nanggroe akan berakhir pada 16 Desember 2018.

Kepada Tim dari Ombudsman, Syaiban Ibrahim juga mengatakan, Khatibul Wali hanya memfasilitasi kegiatan pemilihan sedangkan proses penjaringan, verifikasi dan penetapan calon dilakukan oleh Komisi Pemilihan Wali Nanggroe secara musyawarah dan memakan.

Menanggapi pernyataan Katibul Wali Nanggroe, Taqwaddin pun meminta agar Katibul Wali mendorong Lembaga Wali Nanggroe agar mempercepat pengisian Kelengkapan LWN sehingga proses suksesi Wali Nanggroe berjalan lancar dan damai.

"Hal ini penting, karena bagaimanapun usia manusia adalah sunatullah dan kekuasaan perlu dibatasi agar tidak melampaui kewenangan dan semena-mena," ungkapnya.

Kita memahami, lanjut Taqwaddin, bahwa keberadaan LWN adalah derivasi dari salah satu kekhususan Aceh dan satu-satunya di Indonesia sehingga lembaga ini perlu dipertahankan.

"Tetapi terkait masih belum optimalnya lembaga tersebut dalam menjalankan fungsi dan kemanfaatannya bagi Rakyat Aceh, perlu kita dorong dan jika perlu diadvokasi agar mewujudkan manfaat yang nyata bagi masyarakat," tambahnya.

Penulis:Hafiz
Rubrik:News

Komentar

Loading...