Polisi Tangkap 3 Tersangka Korupsi di BPBD Bireuen, Salah Satunya Mantan Kepala

Polres Bireuen menangkap dan menahan tiga tersangka kasus dugaan korupsi penyalahgunaan wewenang dalam penyaluran dana honorarium petugas Siaga Bencana Gampong di BPBD Bireuen

BANDA ACEH, ACEHPORTAL.COM - Polres Bireuen menangkap dan menahan tiga tersangka kasus dugaan korupsi penyalahgunaan wewenang dalam penyaluran dana honorarium petugas Siaga Bencana Gampong di BPBD Bireuen yang berjumlah anggaran senilai Rp 730,8 juta dari APBK Bireuen tahun anggaran 2013.

Kapolres Bireuen, AKBP Gugun Hardi Gunawan melalui Kasat Reskrim, Iptu Eko Rendi Oktama mengatakan, tersangka adalah mantan Kepala BPBD Bireuen, AH selaku pengguna anggaran, PPTK setempat, MZ serta Bendahara Pengeluaran, HE.

"Ketiganya ditangkap di rumah masing-masing, Senin (19/11/2018) malam karena dianggap tidak kooperatif," ujarnya Selasa (20/11/2018) siang saat dikonfirmasi.

Dijelaskan, dugaan korupsi ini ditangani berdasarkan laporan yang dibuat tertanggal 9 September 2016. Modus yang dilakukan tersangka AH yakni dengan memerintahkan stafnya untuk memalsukan tanda tangan petugas Siaga Bencana Gampong sebanyak 1.218 orang pada daftar nominatif penerima honorarium yang seakan dana itu telah disalurkan.

"Sementara dua tersangka lain yakni MZ dan HE juga menggunakan daftar nominatif itu sebagai salah satu kelengkapan pengajuan pencarian dana. Ketiga tersangka melakukan pencarian dana petugas Siaga Bencana Gampong dalam lima tahap penarikan uang dengan nilai Rp 730,8 juta," jelasnya.

Setelah dana itu cair, tersangka hanya menyalurkan dana itu sebanyak Rp 6,8 juta kepada 34 petugas Siaga Bencana Gampong yang diserahkan simbolis di Kantor Camat Jeunib, Kantor Camat Juli dan Kantor Camat Peusangan yang mana sisa dari pencarian tersebut tidak disalurkan.

"Berdasarkan hasil audit BPKP, dari 34 orang petugas Siaga Bencana Gampong penerima honor, ada satu petugas yang tidak berhak menerima itu karena namanya tidak ada dalam SK Bupati Bireuen Nomor 427 Tahun 2013 tanggal 23 Juni 2013," ungkapnya.

Akibatnya, negara mengalami kerugian sebesar Rp 724,2 juta. Proses pencarian dana yang dilakukan tersangka tidak dikelola transparan dan bertanggung jawab sehingga bertentangan dengan Pasal 4 ayat 1, Pasal 132 ayat 1, Pasal 184 ayat 2 Peraturan Mendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

"Barang bukti yang diamankan berupa dokumen yang berkaitan dengan proses pencarian dana honor itu dan Saksi yang kita periksa sebanyak 900 orang," kata Kasat.

Ketiga tersangka hingga kini masih ditahan di Mapolres Bireuen untuk diproses lebih lanjut. Ketiganya dijerat Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana.

"Dengan ancaman paling singkat 4 tahun penjara dan paling lama 20 tahun penjara atau denda minimal Rp 200 juta dan maksimal Rp 1 miliar," tambahnya.

Penulis:Hafiz
Rubrik:Hukum

Komentar

Loading...