Komisi VII DPRA: Baitul Mal Akan Dijabat Komisioner dan Kelola Wakaf

pembahasan Rancangan Qanun Aceh tentang Baitul Mal menggantikan qanun Nomor 10 Tahun 2007

BANDA ACEH, ACEHPORTAL.COM -  Komisi VII DPR Aceh hampir merampungkan pembahasan Rancangan Qanun Aceh tentang Baitul Mal menggantikan qanun Nomor 10 Tahun 2007.

Ketua Komisi VII DPR Aceh Ghufran Zainal Abidin usai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Raqan Baitul Mal, di ruang utama DPR Aceh, Rabu (31/10) mengatakan, ada perubahan dalam rancangan qanun ini diantaranya, struktur organisai Baitul Mal akan di isi oleh komisioner dan tambahan kewenangan mengelola aset wakaf.

"Ada banyak perubahan dalam qanun yang baru tersebut, misalnya, kedepan organisasi Baitul Mal akan dipimpin oleh Komisioner yang berjumlah lima orang, yang terdiri dari satu ketua dan empat anggota, hal yang sama juga berlaku bagi Baitul Mal di kabupaten kota.'terang Ghufran.

Baitul Mal juga akan mengelola wakaf, namun terkait ini akan kita koordinasikan terlebih dahulu dengan Kementerian Agama karena saat ini wakaf dikelola oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang bernaung di bawah Kementerian Agama dan Wakaf.

Ghufran mengakui masih ada perdebatan soal penataan kembali organisasi Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Kabupaten/kota di Aceh ini, namun kata dia penetapan itu sudah melalui pengkajian para pakar yang dilibatkan dalam penyusunan qanun.

“Misalnya perubahan tentang pimpinan, kalau saat ini kepalanya satu orang, maka kita sepakat menjadi komisioner, walaupun tadi banyak juga masukan dari daerah yang tidak sepakat, tapi ini sudah difikirkan plus minusnya, karena kepemimpinan secara komisioner ini jauh lebih kuat,” lanjutnya.

Ghufran mengaku qanun Baitul Mal yang dibahas tersebut bukan revisi dari qanun Nomor 10 Tahun 2007, akan tetapi qanun baru yang disusun ini perubahannya melebihi 50 persen dari qanun sebelumnya.

Ghufran menegaskan, semangat dari pembahasan qanun tersebut adalah untuk mengatur harta agama di Aceh supaya lebih tertib. "Kita berharap ke depan lebih baik dari sebelumnya, insya Allah kita akan memperbaiki dan menyempurnakanya,"kata politisi PKS ini.

“Sebelumnya memang direncanakan revisi dari qanun nomor 10 Tahun 2007, tapi karena revisi lebih dari 50 persen, itu bukan revisi lagi tapi sudah jadi qanun baru, dan kita sepakat memasukkan wakaf didalamnya,” lanjut Ghufran.

Selanjutnya kata Ghufran, Komisi Baitul Mal yang dibentuk mempunyai tugas membentuk peraturan dan menyusun serta merumuskan kebijakan pengelolaan zakat, infak, wakaf, harta keagamaan lainnya dan pengawasan perwalian.

Komisi Baitul Mal ini nantinya akan direkrut oleh Tim Independen yang dibentuk oleh Gubernur Aceh untuk melakukan penjaringan dan penyaringan calon anggota komisi Baitul Mal.

Kemudian hasil dari penyaringan dan penjaringan oleh Tim Independen sebanyak delapan orang calon diserahkan ke DPRA untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan. dan DPR Aceh menetapkan lima orang komisioner dan tiga orang sebagai cadangan anggota Komisi Baitul Mal.

RDPU tentang rancangan qanun Baitul Mal dihadiri seluruh pimpinan Baitul Mal dari seluruh Aceh, dan para akademisi serta para pakar.

Penulis:redaksi
Rubrik:DPRA

Komentar

Loading...