Terkait PT EMM, Walhi: Penerbitan Izin PT EMM Kangkangi Kewenangan Pemerintah Aceh

Ratusan Mahasiswa Gela Aksi di DPRA Tuntut Izin PT EMM Dicabut

BANDA ACEH, ACEHPORTAL.COM - Direktur Walhi Aceh, Muhammad Nur menyatakan, selain persoalan perizinan PT EMM yang menjadi materi gugatan pihaknya di PTUN Jakarta, Senin (15/10/2018) lalu, ada poin krusial yang sangat penting sampaikan di dalam materi gugatan. Hal ini dikatakannya Jumat (19/10/2018) sore dalam siaran pers yang diberikan.

"Karena selain materi Izin yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khusus mengenai konsultasi dan wilayah kewenangan perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh juga termuat di dalam gugatan kami dan warga," ujarnya.

Ia menjelaskan, materi-materi penting di dalam gugatan itu telah dianalisa dari seluruh peraturan perundangan yang ada. Dirinya merinci, materi pokok adalah mengembalikan kewenangan Pemerintah Aceh sebagai bagian dari konsesus MoU Helkinki di dalam penerapan daerah otonomi khusus yang tak boleh disamakan dengan daerah lain di Indonesia.

"Jika kewenangan Aceh sebagai daerah khusus dan istimewa itu kemudian sedikit demi sedikit digerus oleh pusat, lantas kewenangan apa yang kemudian tinggal di Aceh sebagai Daerah Otonomi Khusus dan Istimewa? Alam dan rakyat butuh pendamping dan kami Walhi yang konsen pada isu lingkungan hidup akan terus berjuang demi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya agar tidak dirusak akibat kepentingan segelintir orang," ungkapnya.

"Kami tidak kemudian menciptakan iklim ini menjadi iklim politik. Jika kemudian ada berbagai pihak berpendapat politis kami persilahkan dengan segala hormat, jika orang-orang politik itu pro terhadap kerusakan alam kami juga persilahkan dan jika orang politik itu kontra dengan pengrusakan alam maka dukungan penuh akan kami sampaikan dengan segala hormat," lanjutnya.

Pihaknya mengaku tak gentar bila nantinya ada orang-orang yang sedang memainkan isu ini menjadi isu politik yang ditujukan untuk memecah rakyat. Karena, mereka meyakini rakyat dapat menilai sendiri mana orang yang ikhlas memperjuangkan mereka dan mana orang yang hanya memanfaatkan isu mereka menjadi panggung politik mereka.

"Rakyat hari ini tahu betul, mana yang ilkhlas bersama rakyat dan mana yang sedang melindungi orang-orang tertentu. Karena tujuan Walhi dan rakyat hari ini "Tanoh Indatue" jangan sampai dirusak oleh tangan siapapun karena ada amanah yang harus dijaga dan dipertahankan demi kemaslahatan kehidupan khususnya di Aceh," jelasnya.

Sementara, Ketua Tim Advokat Walhi Aceh, M Reza Maulana menyatakan, selama ini banyak pemberitaan yang terus menyangkal persoalan dengan menyatakan bahwa proses perizinan telah sesuai dengan aturan.

"Jika seluruh proses dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku sudah pasti tidak akan ada gejolak yang terjadi dan tidak akan ada analisa hingga berani menggugat ke pengadilan," kata Reza.

Sehingga, lanjutnya, karena ada persoalanlah kemudian sikap Walhi Aceh sebagai pemegang kuasa rakyat melakukan tuntutan hukum agar membuat terang siapa yang melanggar dan apa pelanggarannya.

"Gugatan itu juga sebenarnya adalah cara kami untuk meredam amarah rakyat, karena sebagai negara hukum biarlah kemudian hukum yang akan menghukum perilaku dan tindakan pejabat dan pemilik modal yang disinyalir melakukan penyelewengan hukum," ungkapnya.

Walhi dan Tim Penasihat Hukum juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Beutong Ateuh Banggalang khususnya dan masyarakat Aceh pada umumnya, jangan melakukan tindakan selain dari pada apa yang diperbolehkan hukum.

"Apabila melakukan aksi kami persilahkan asalkan dilakukan untuk membangunkan penguasa yang tidur. Tapi ingat tetap dalam koridor hukum, karena aksi yang dilakukan adalah hak yang diberikan dan dilindungi hukum," tambahnya.

Penulis:Hafiz
Rubrik:Headline

Komentar

Loading...