Ini Beberapa  Analisa MaTA Terhadap Fakta Persidangan Kasus Korupsi Sapi di Lhokseumawe

MaTA

BANDA ACEH, ACEHPORTAL.COM - Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) memiliki beberapa catatan penting serta analisis kasus yang dilakukan pihaknya terhadap fakta persidangan korupsi bantuan ternak sapi yang terjadi di Lhokseumawe beberapa waktu lalu. Hal ini dikatakan Koordinator MaTA, Alfian, Jumat (5/10/2018).

"Pertama, dalam memberikan status tersangka terhadap tiga pelaku korupsi dalam pengadaan ternak sapi di Lhokseumawe dengan  menggunakan pasal, ketiga tersangka dikenakan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi Subs pasal 55 ayat (1) KUHPidana," ujarnya.

Pasal pasal tersebut, jelas Alfian, menguraikan  tentang kerugian negara, dimana ada unsur setiap orang, memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi selanjunya ada unsur melawan hukum dan juga dapat merugikan keuangan negara.

Kedua, penyidik juga dapat menjerat pelaku dengan pasal suap, dimana rekanan menyerahkan uang duluan kepada pihak sehingga mareka baru mendapatkan paket pengadaan sapi itu.

"Artinya modus suap menjadi proses awal dalam kasus itu, jadi sangat patut penyidik menggunakan pasal berlapis dalam menetapkan tersangka sehingga penerima suap dapat dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP," jelasnya.

"Sedangkan si pemberi suap, sambung Alfian, dapat dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UuU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001," sambungnya.

MaTA menjadi perhatian terhadap aturan yang disangkakan terhadap kasus itu oleh penyidik. Artinya, penyidik patut menggunakan pasal suap, sehingga proses hukum terhadap korupsi pengadaan sapi di Lhokseumawe menjadi lebih utuh dan memberi rasa keadilan hukum terhadap ratusan warga miskin yang telah menjadi korban oleh pelaku.

"Ketiga, fakta persidangan menjadi landasan atau bukti petunjuk bagi penyidik dalam proses berlajut untuk pengembangan kasus itu dan menjadi harapan publik, sehingga fakta persidangan tidak diabaikan oleh penyidik, kepolisian, kejaksaan dan hakim dalam penegakan hukum kasus yang kami maksud," ungkap Alfian.

Keempat, dalam pertimbangan, hakim juga penting melihat dari kerugian sosial bagi ratusan warga yang telah dirugikan oleh perbuatan pelaku karena kasus korupsi bukan hanya timbul kerugian negara semata tapi dari kerugian sosial masyarakat menjadi pertimbangan penting dalam putusan.

"Kelima, MaTA kembali mengingatkan, kasus korupsi pengadaan sapi merupakan kejahatan luar biasa yang di lakukan oleh oknum "negara" sehingga penyidik, kepolisian, kejaksaan dan hakim dapat menyelesasikan secara luar biasa juga demi menjaga kewibawaan peradilan dan kepercayaan masyarakat makin kuat," tambahnya.

Penulis:hafiz
Rubrik:Hukum

Komentar

Loading...