Kisruh Pembebasan Lahan Tol Banda Aceh-Sigli

Komisi I DPRA Minta Panitia Pembebasan Tanah Tinjau Ulang Harga

AcehportalRapat pembebasan lahan jalan tol, di DPRA

BANDA ACEH, ACEHPORTAL.COM - Akhirnya Komisi I DPRA merekomendasikan kepada KJPP dan Pantia pembangunan jalan tol Aceh untuk musyawarah kembali dengan masyarakat agar tercapai kesepakatan harga baru yang layak.

Hal itu disampaikan Komisi I DPRA usai pertemuan dengan pihak Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) dan BPN serta panitia pembangunan jalan tol Banda Aceh - Sigli terkait permasalahan harga pembebasan lahan masyarakat yang terkena pembangunan tol.

Selain pihak panitia pembangunan tol, Komisi I DPRA juga mengundang masayarakat pemilik tanah dan pihak Pememerintah Aceh, Kamis (6/9) sore. Pertemuan itu dipimpin langsung Ketua Komisi I DPRA Azhari Cage bersama Ketua Fraksi Partai Aceh Iskandar Usman Alfarlaky dan Asib Amin.

Dalam pertemuan tersebut, masyarakat mengungkapkan bahwa pihak KJPP tidak secara prosedur menilai dan membayar tanah mereka. "KJPP hanya memberikan selembar kertas yang di dalamnya sudah tercantum harga Rp. 12.000 sampai Rp. 40.000 /meter kemudian disuruh tanda tangani kalau keberatan silahkan berurusan dengan pengadilan, begitu cara mereka melakukan pembayaran," terang perwakilan warga Sulaiman dalam forum.

T Sulaiman menambahkan, pihak masyarakat sangat mendukung sepenuhnya pembangunan jalan tol tersebut, "Kita tidak melihat masalah lain, tapi hanya masalah ganti rugi pembebasan tanah, pemilik lahan kurang diberikan kesempatan, kami sangat meragukan sistem penilaian harga oleh KJPP bahkan sebagai pembanding kami sudah berikan data - data harga pembayaran dan tinggal ditelusuri." terangnya.

Data yang telah diberikan kepada KJPP adalah daftar harga pembebasan tanah pada tahun 2010 lalu, lahan dijual seharga Rp 72 ribu permeter untuk lahan pembangunan SMK Penerbangan. Sementara tahun 2013, lahan yang dibebaskan seharga Rp 130 ribu per meter untuk Paskas Angkatan Udara (AU) yang dibeli oleh Pemerintah Aceh. Tanah tersebut posisinya disamping tanah yang terkena pembangunan jalan tol saat ini, namun diabaikan oleh KJPP.

Ketua fraksi Partai Aceh yang juga anghota Komisi I Iskandar Usman Alfarlaky mengatakan, hasil pertemuan ini embuktikan bahwa ada persoalan dalam proses negosisasi dengan masyarakat pemilik tanah,  "kita pertegas bahwa patut diduga cacat prosedur yang dilakukan KJPP dalam melakukan proses ganti rugi dan kemudian ada kekeliruan proses hitung, kita akan mengirimkan surat resmi ke Presiden dan menteri terkait." ujar Iskandar.

Ketua Komisi I DPRA Azhari Cage menyatakan, ganti rugi pemebebasan jalan tol jangan sampai merugikan masyarakat, proses pembebasan lahan seperti ini meruapakan kesalahan jangan sampai merampas hak masyarakat.

"Kami Komisi I DPRA merekomendasikan untuk musyawarah kembali masalah harga agar masyarakat dapat merasakan bentuk ganti rugi namun bukan perampasan, dan KJPP jangan sampai menimbulkan konflik yang dapat menghambat pembangunan tol," demikian Azhari.

Penulis:Hafiz
Rubrik:DPRA

Komentar

Loading...