YARA Aceh Desak PT. Mifa Bersaudara Terbuka

Ketua YARA Aceh Barat, Hamdani

Meulaboh - Yayasan advokasi Rakyat Aceh, perwakilan Aceh Barat meminta PT. Mifa Bersaudara terbuka tentang proses rekrutmen tenaga kerja. Hal ini disampaikannya, usai menerima laporan dari sejumlah kalangan merespon  berbagai permasalahan.

“Kami dari YARA telah resmi mengirim surat kepada PT Mifa bersaudara pada 9 Agustus 2018 lalu. Surat langsung diterima security PT. Mifa Bersaudara yang piket,” kata Hamdani, Ketua YARA Aceh Barat, Minggu (12/8) di Meulaboh.

Ia menjelaskan, surat tersebut dilayangkan demi merespon berbagai keluhan masyarakat tentang berbagai persoalan, mulai dari penyerapan tenaga kerja asal putra/putri daerah, sengketa lahan, dan lainnya.

Hasil kajian dari beberapa pengaduan, tentang perkembangan aktivitas pertambangan yang ada di Aceh Barat, serta hasil cek langsung kepada Dinas Ketenaga kerjaan di Aceh Barat, ternyata belum ada data tentang jumlah tenaga terja di instansi terkait ini.

Sementara informasi yang beredar diterima khalayak ramai, terkesan bertolak belakang dengan fakta sebenarnya. “Maknya kami melayang surat langsung ke pihak MIFA untuk meminta informasi resmi tentang jumlah tenaga kerja, jumlah vendor, dan lainnya,” ungkap Hamdani.

Melalui surat permintaan informasi publik dilayangkan Hamdani, ia menyatakan memerlukan beberapa informasi, seperti jumlah Desa Binaan PT. Mifa Bersaudara, Data/ Realisasi Dana CSR Tahun 2016-2017, dan Daftar nama serta jumlah karyawan PT. Mifa Bersaudara.

Kebutuhan informasi lain, sambung Hamdani, juga dibutuhkan keterbukaan jumlah vendor menjadi mintra kerja sama PT. Mifa Bersaudara dengan jumlah total tenaga kerja yang diserapnya. “Kebutuhan informasi publik ini, dibutuhkan untuk merespon berbagai pengaduan masyarakat,” bebernya.

Permintaan  informasi ini, sambung Hamdani, sangat perlu direspon oleh perusahaan tambang, dengan cara menyerahkan inrormasi yang dibutuhkan. Kerena bagian dari mewujudkan hak  warga  negara indonesia  dalam memperoleh informasi dari badan publik  yang tercantum dalam UU No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (KIP). ”Sekelas perusahaan tambang besar PT. Mifa Bersaudara, tentang paham tentang Keterbukaan Informasi Publik ini,” nilai Ketua YARA Aceh Barat.

Pengaduan yang paling banyak, tentang jumlah masyarakat lokal yang diserapkan sebagai tenaga kerja mencapai 70 persen, sesuai kesepakatan bersama antara PT. Mifa Bersaudara dengan Pemerintah daerah. “Jadi keterbukaan tentang perusahaan ini menyerap tenaga kerja lokal, sangat ditunggu,” bilangnya.

Jika dokumen kongkrit dari perusahaan telah diberikan, maka informasi yang beredar di tengah masyaralat baru dapat dianggap akurat. “Makanya kami minta data itu, biar tidak ada menduga-duga. Biar nanti sama-sama dilihat sendiri faktanya,” sebut Hamdani.

Pemerintah Daerah maupun DPRK Aceh Barat supaya terus mengawasi serta memantau langsung perkembangan dari pada PT. Mifa Bersaudara di wilayah tersebut, jangan sampai masyarakat berasumsi macam macam terkait PT. MIFA seperti yang selama ini terjadi di tengah masyarakat Aceh, khususnya warga Aceh Barat.(rilis)

Komentar

Loading...