Batu Bara Tumpah di Pantai Lampuuk

Gabungan Pengacara P2LH Minta PT. Lafarge Holcim Indonesia Bertanggung Jawab

BANDA ACEH, ACEHPORTAL.COM - Pengacara yang tergabung dalam Perkumpulan Pembela Lingkungan Hidup (P2LH) mempertanyakan pertanggungjawaban hukum PT. Lafarge Holcim Indonesia terkait tumpahan batubara di perairan Lampuuk Aceh Besar.

Hasil koordinasi perkumpulan pengacara lingkungan hidup pada Jumat, (3/8/2018) mengahasilkan beberapa rekomendasi yang terkait dengan dampak tumpahan batubara yang terjadi di Lampuuk.

Muhammad Reza Maulana, SH. salah satu Advokat P2LH melalui press rilisnya menyatakan, hari ini pihaknya telah berkoordinasi dengan para Advokat di Provinsi Aceh, dan 50 orang Advokat telah bersedia ikut tergabung dalam tim ini, "kami meminta pihak perusahaan bertanggung jawab secara hukum diantaranya, pihak perusahaan harus sesegera mungkin bertindak untuk mengantisipasi dampak kerusakan yang lebih luas." terangnya.

Menurutnya, pembersihan tumpahan ini juga tidak sesederhana yang dipikirkan, ada kurang lebih 7000 ton batubara yang diagkut kapal tongkang tersebut, sehingga yang harus diperhatikan adalah :

Hasil pembersihan harus di pastikan terangkut habis dan air laut dan ekosistem di dalamnya aman dari efek tumpahan batubara. DLHK juga wajib bertindak terkait persoalan ini karena hasil analisa dampak lingkungan akan diperoleh dari dinas terkait, sehingga air laut akan dapat dipastikan aman.

Kepolisian dan dinas terkait juga wajib merespon agar tidak adanya korban lainnya akibat dampak yamg ditimbulkan, begitu juga analisa dari aspek pidananya.

Selain itu advokat P2LH meminta Bupati Aceh Besar untuk mengambil tindakan tegas dan utuh persoalan ini, sehingga tidak hanya memerintahkan pembersihan tetapi memastikan proses pemulihan pasca pembersihan dan pertanggungjawaban hukum perusahaan yang lainnya juga dipenuhi oleh Perusahaan.

Lembaga adat khususnya Panglima Laot juga wajib untuk merespon dan meminta pertanggung jawaban perusahaan karena selain faktor kerugian pariwisata, para nelayan juga terkenan dampak kerugian.

Lembaga kampus khususnya Perguruan Tinggi yang memiliki peralatan uji labolatorium juga harus ikut mengkaji bagaimana kemudian kualitas air dari segi uji laboratorium untuk mendapatkan hasil pasti tingkat pencemarannya.

Harus juga diperhatikan muatan dari kapal tongkang, kelayakan kapal tongkang, dan teknis kapal tersebut apakah sesuai dengan standar dan kapasitas sehingga dapat dikaji apakah ini perbuatan kelalaian yang timbul akibat kesengajaan. Karena jika yang dipersoalkan adalah faktor alam tidak masuk akal karena cuaca sangat baik beberapa hari terakhir.

Para Pengacara tersebut juga meminta Perusahaan membuka Mekanisme Emergency Respon terkait persoalan seperti ini.

Selain itu Pengacara Senior di Banda Aceh yang juga Sekjen Peradi Banda Aceh Syahrul Rizal, juga ikut dan akan terus mendukung dan menuntut pertanggungjawaban penuh perusahaan. Karena menurutnya jika tindakan yang dilakukan adalah hanya pembersihan tanpa kajian efek jangka panjang dan pemulihan lingkungan secara menyeluruh sehingga akan berdampak tidak baik dikemudian hari.

"Kami juga sedang mengkaji secara mendalam persoalan hukumnya baik pidana maupun perdata dan ketentuan-ketentuan khusus lainnya, nanti begitu hasil kajian mendalam yang kami lakukan selesai akan disampaikan kembali sehingga akan menjadi pertimbangan para pemangku kepentingan untuk mengambil tindakan hukum."terangnya.

Selain itu masayarakat juga dapat meminta pertanggungjawaban hukum perusahaan untuk menuntut kerugian-kerugian yang timbul akibat peristiwa yang terjadi. "Jadi kami sarankan ini bukan persoalan sederhana, banyak hal yang harus menjadi perhatian semua lembaga terkait"tutupnya.

Penulis:rilis
Rubrik:Headline

Komentar

Loading...