Komisi VI DPRA dan Pemerintah Aceh Bahas Rancangan Qanun Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika

Ermiadi

BANDA ACEH, ACEHPORTAL.COM - Penyalahgunaan Narkotika menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan baik individu, keluarga, masyarakat bahkan negara serta membahayakan perkembangan sumber daya manusia dan mengancam kehidupan bangsa dan negara.

Wakil Ketua Komisi VI Ermiadi mengatakan, penyalahgunaan Narkotika di Aceh sebagaimana daerah lain di Indonesia sangat tingggi dan telah meluas sampai wilayah perkampungan sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan penyalahgunaan secara sistematis terstuktur efektif dan efesien.

Tujuan rancangan qanun ini untuk mengatur peran pemerintah Aceh untuk upaya melindungi masyarakat dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam Pencegahan penyalahgunaan Narkotika yang diselenggarakan secara terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan.

Ermiadi menjelaskan, dalam rancangan qanun ini nantinya akan berfungsi memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika. Serta membangun partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.

Serta menciptakan ketertiban dalam tata kehidupan bermasyarakat, sehingga dapat memperlancar pelaksanaan pencegahan dan penanggulangannya. “nantinya semua komponen masyarakat dilibatkan untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika di tiap-tiap desa, tempat-tempat pendidikan, perkantoran dan rumas sewa/kos-kosan, perhotelan,” terang politisi Partai Aceh ini usai pembahasan bersama pemerintah Aceh dan para ahli, pada (1/8/2018) di Kantor DPRA.

Rancangan qanun Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika ini juga diperintahkan untuk melakukan kegiatan tes urine secara berkala di lembaga pendidikan, perkantoran dan tempat usaha. “Dengan begitu, peredaran narkotika di lingkungan tersebut bisa dicegah,” paparnya.

Dia menambahkan, terhadap para korban yang dulunya pernah menggunakan Narkotika akan direhabilitasi setelah itu akan diberikan program pemberdayaan sosial, sehingga mereka tidak terjerumus lagi. “Pemerintah Aceh akan memikirkan hal itu melalui satuan ,” ujarnya lagi.

Penulis:rol
Rubrik:DPRA

Komentar

Loading...