Industri Perkebunan  Nagan Raya Terapkan Hukum Rimba

Abdullah Yunus

Nagan Raya - Aktivis Rawa Tripa Institute Abdullah Yunus menilai Bupati Nagan Raya telah gagal melindungi petani sawit. Pasalnya, Pabrik Kelapa Sawit (PKS) setempat membeli sawit petani  dengan harga jauh dibawah standar yang ditetapkan oleh pemerintah.

“Saat ini, harga buah sawit hanya bekisar Rp.850 per kilogram dari sebelumnya Rp.1.500 sampai 1.700/kgnya,”kata Yunus, kepada wartawan, Minggu (29/7/2018).

Menurut dia, dengan turunnya harga buah sawit tersebut membuat petani sawit di Kabupaten menjerit. Namun, Bupati Nagan Raya hanya diam membisu, dan belum ada tindakan apapun dari pemerintah setempat.

Padahal, jelas dia, sesuai dengan pasal 4 permentan Nomor 1/2018 tentang pedoman penetapan harga tandan buah segar produksi pekebun, Pemkab berkewajiban melindungi dan memfasilitasi agar harga sawit tidak dibeli jauh dibawah standar.

Menurutnya, praktek tata niaga sawit di Nagan Raya butuh kebijakan Bupati guna mengimplementasikan aturan Permentan agar rakyat terlindungi dan terhindar dari ‘praktek hukum rimba’ yang sangaja dilakukan untuk meraup keuntungan besar dengan mengorbankan petani sawit.

“Jika ini terjadi maka sama saja membiarkan  petani kecil dihancurkan harga sawitnya oleh pemilik PKS. Pola penetapan harga TBS sawit berdasarkan Permentan No 01/2018 sebenarnya sangat menguntungkan Pemilik PKS,”paparnya.

Lebih lanjut, Yunus menyatakan, Bupati harus segera melakukan fasilitasi kelembagaan petani sawit agar dapat melakukan kerjasama dengan PKS. “Poin ini sangat penting sebagai amanah pasal 4 Permentan no 01/2018. Tanpa adanya kerjasama tertulis yang diketahui pemerintah setempat maka petani sawit Nagan Raya tidak mendapat perlindungan,”ungkap Aktivis Rawa Tripa Institut.()

Penulis:adi
Rubrik:Ekonomi

Komentar

Loading...