Serapan Anggaran BPKS Sabang Terendah

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Aceh Zaid Burhan Ibrahim

BANDA ACEH, ACEHPORTAL.COM - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Aceh, Zaid Burhan Ibrahim mengatakan Realisasi pagu belanja Pemerintah Pusat pada 10 Kementerian dan Lembaga di Aceh pada semester I tahun 2018 sudah mencapai 84 persen.

Realisasi terbesar dikontribusi oleh POLRI (lingkup Polda Aceh) sebesar Rp 872,3 miliar atau 54,54 persen. Sementara serapan terendah berada di Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) yang hanya terserap Rp 23,2 miliar dari alokasi Rp 224,86 miliar atau baru 10,32 persen.

Ia mengatakan, rendahnya serapa di BPKS tersebut kemungkinan karena pengurusnya yang baru dilantik pada Maret 2018 kemarin. Sehingga setelah pelantikan baru ada proses pengadaan barang dan jasa.

“meskipun tahapan proses pengadaan barang dan jasa sudah dilakukan, anggaran juga tidak bisa langsung dicairkan sebelum kegiatan selesai dilaksanakan. Kami menduga, untuk bpks ini kegiatan sudah jalan tetapi belum bisa ditagih uangnya ke negara, karena pengadaan barang dan jasanya belum selesai," ujar  Zaid Burhan Ibrahim saat melakukan media meeting di Banda Aceh, Selasa (17/7/18).

Menurutnya, banyak kegiatan di BPKS itu sifatnya kontraktual, dimana pembayarannya baru bisa dicairkan setelah pekerjaan selesai dilaksanakan.

"Sebagian kerja di BPKS Sabang sifatnya kontraktual, pembayarannya diakhir, kalau kerjaannya sudah beres baru bisa dibayarkan dananya," terang Zaid

Adapun realisasi pagu belanja Pemerintah Pusat pada 10 Kementerian dan Lembaga di Aceh pada semester I tahun 2018 berdasarkan persentasenya yakni, Kepolisian 54,54 persen, Kementerian Pertahanan 54,47 persen, Kementerian Agama 44,52 persen, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi 41,32 persen.

Selanjutnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) 39,21 persen, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) 30,11 persen, Kementerian Pertanian 29,53 persen, Kementerian Perhubungan 29,21 persen, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) 25,13 persen dan terendah ada di Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas & Pelabuhan Bebas Sabang hanya 10,32 persen.

Penulis:Dedi
Rubrik:Ekonomi

Komentar

Loading...